KPKA Demo Kantor Gubernur Aceh Minta Nova Kucurkan Anggaran Pilkada

KPKA Demo Kantor Gubernur Aceh Minta Nova Kucurkan Anggaran Pilkada

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Belasan orang yang  menamakan dirinya Koalisi Peduli Kekhususan Aceh (KPKA) menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Aceh, Kamis siang (8/4/2021).

Mereka mendesak Pemerintah Aceh mengucurkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Koordinator Aksi, Aksi Syarbaini mengatakan, pilkada Aceh 2022 adalah amanah undang-undang dan merupakan kekhususan Aceh, yang diperoleh setelah MoU damai yang didahului oleh perjuangan berdarah-darah.

Di mana saat ini, setelah Aceh damai, Gubernru Aceh Nova Iriansyah merupakan sesorang yang ikut menikmatinya.

“Sekarang bisa duduk di dalam gedung mewah, itu berkat hasil dari perdamaian Aceh, berkat MoU Helsinki. Jadi jangan lupa dengan persoalan kekhususan Aceh,” katanya.

KPKA mengatakan, pelaksanaan pilkada merupakan satu dari sejumlah kekhususan Aceh yang harus terus dipertahankan.

“Anehnya, tertundanya tahapan pilkada dikarenakan persoalan anggaran. Masa sekedar Rp 200 miliar tidak ada, padahal kita mendengar masih begitu banyak silpa APBA, dana otsus juga tidak tau mau ditaruh di mana,” katanya.

KPKA pun menilai bahwa penundaan pilkada Aceh karena tak ada anggaran tersebut merupakan akal-akalan gubernur yang sengaja ingin menciptakan konflik di Aceh.

“Aceh tidak ada larangan pilkada di gelar di 2022, tapi gubernur tidak mau mengeluarkan anggaran,” katanya.

Karena itu, KPKA mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengucurkan anggaran pelaksanaan pilkada 2022 tersebut.

"Kita juga berharap Presiden Jokowi tidak menggangu kekhususan Aceh," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan untuk menunda seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan kepala daerah di Aceh 2022 sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh, Jumat, 2 April 2021.

Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah KIP menanti hingga 1 April 2021, namun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KIP dengan Pemerintah Aceh belum juga terealisasi.

Kemudian KIP Aceh juga telah menerima surat dari Pemerintah Aceh yang pada intinya Pemerintah Aceh menyatakan penandatanganan NPHD masih menunggu adanya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

“Atas dasar itu, KIP Aceh memutuskan untuk menunda seluruh tahapan, program dan jadwal Pilkada 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Samsul Bahri.

Rubrik

Komentar

Loading...