KPK Ditantang Usut Keterlibatan Kapolri dalam Kasus Korupsi

KPK Ditantang Usut Keterlibatan Kapolri dalam Kasus Korupsi
Photo : Antara/M Agung Rajasa

BERITAKINI.CO | Sejumlah media nasional yang menamakan diri sebagai Indonesialeaks merilis hasil investigasi mengenai kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di negeri ini. Mereka juga mencium adanya indikasi kongkalikong untuk menutupi rekam jejak kasus tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah disebutnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Indonesialeaks menyatakan bahwa suatu dokumen menyebut Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai Kapolri.

Atas munculnya hasil investigasi ini, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun angkat bicara. Dia mengkritik sikap KPK.

Baca: Polda Metro Jaya Bantah Ada Aliran Dana Suap ke Kapolri

"Yang harus dipersoalkan dalam seluruh kekisruhan ini, dimana posisi hukum dan nurani keadilan dari komisioner KPK yang sekaligus pimpinan KPK," kata Bambang dalam siaran persnya, Senin, 8 Oktober 2018.

Bambang mengatakan kejahatan yang paling hakiki dengan derajat luar biasa terjadi di depan mata, hidung dan telinga mereka. Tapi pimpinan KPK 'tinggal diam', 'mati', akal nurani keadilannya dan 'mati suri'.

"Yang tidak bisa dimaafkan dan sulit untuk dimengerti, pimpinan KPK dapat dituding telah secara sengaja menyembunyikan dan juga melakukan kejahatan yang sekaligus merusak kehormatan dan reputasi lembaga KPK yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah sehingga dapat dipercaya rakyat serta menjadi 'pelepas dahaga harapan'," kata dia.

Menurut Bambang, tidak ada pilihan lain, pimpinan KPK harus segera 'bangkit', bertindak 'waras' dan 'menegakkan keberaniannya'. Jangan lagi mau 'dipenjara' ketakutannya sendiri untuk melawan kejahatan yang makin sempurna.

Baca: KPK Cuma Pasrah, Buku Merah Aliran Uang ke Kapolri Rusak dan Hilang

Dia menegaskan bahwa tidak bisa lagi ada upaya sekecil apapun untuk menyembunyikan 'kebusukan' yang tengah terjadi apalagi melakukan kejahatan. Misalnya menyatakan bahwa kedua penyidik KPK yang diduga melakukan perbuatan penghilangan barang bukti telah dihukum berat dengan mengembalikan ke instansi kepolisian dan fakta yang sebenarnya tak muncul di pemeriksaan pengadilan.

"Perlu diajukan pertanyaan yang lebih teliti, apakah betul sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas internal KPK atas kasus di atas? Apakah benar, hasil pemeriksaan dari pengawas internal telah disampaikan pada pimpinan untuk kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Pegawai," ujar pria yang akrab disapa BW tersebut.

Jika hal itu tidak benar, lanjut Bambang, maka pimpinan KPK telah secara sengaja tak hanya 'menyembunyikan' kejahatan tapi juga 'melindungi' pelaku kejahatannya dan 'memanipulasi' proses pemeriksaan yang seharusnya sesuai fakta yang sebenarnya serta sekaligus melakukan kejahatan.

Bambang mengatakan tindakan penyidik KPK yang diduga morobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK (pasal 1 angka 9 jo pasal 5 huruf a dan k) dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran disiplin berat sesuai pasal 8 huruf g, l, dan n dari peraturan KPK no 10 tahun 2016 tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK.

"Jika merujuk pada pasal 8 huruf s jo pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya," ujarnya. | viva.co.id

Rubrik

Komentar

Loading...