KPK Cecar Irwan Djohan Soal KMP Aceh Hebat: Dari Rencana Beli Dua, Jadi Tiga Unit

KPK Cecar Irwan Djohan Soal KMP Aceh Hebat: Dari Rencana Beli Dua, Jadi Tiga Unit
Irwan Djohan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar Wakil Ketua DPRA Periode 2014-2019, yang juga anggota DPRA periode 2019-2024, Teuku Irwan Djohan hingga lima puluh pertanyaan, yang fokusnya pada perencanaan hingga pengadaan Kapal Motor Pernyeberangan (KMP) Aceh Hebat.

Proyek prestisius Pemerintah Aceh bernilai ratusan miliar tersebut memang telah lama masuk dalam radar KPK. 

Pemeriksaan terhadap pejabat pengadaan pun sudah dilakukan berulang-ulang.

Kemarin, giliran tiga pimpinan DPRA dan sejumlah anggota badan anggaran DPRA periode 2014-2019, yang diperiksa. 

Para pimpinan DPRA periode itu yakni Sulaiman Abda dari Golkar, Dalimi dari Demokrat, dan Irwan Djohan dari Nasdem. Sementara anggota Badan Anggaran DPRA periode 2014-2019 yang diperiksa adalah Tgk Anwar Ramli, dari Partai Aceh.

Pemerintah Aceh mengusulkan proyek pengadaan kapal tersebut pada 2018. Pemerintah Aceh dan tiga pimpinan DPRA kemudian sepakat dan menandatangani MoU pada November 2018. 

MoU memuat kesepakatan kedua pihak menyediakan anggaran dari APBA selama dua tahun yakni 2019-2020. 

"Kalau kita anggota DPRA ditanya terkait dengan proses mulai dari usulan eksekutif yang awalnya dua unit, setelah pembahasan jadi tiga unit," kata Irwan Djohan.

"Sementara untuk pelelangan hingga pembangunan tidak ditanyakan. Karena kalaupun ditanyakan, kita tidak tahu ya lantaran itu ranahnya eksekutif."

Proyek tersebut ditender pada LPSE Dephub dengan pemenang masing-masing KMP Aceh Hebat I PT Multi Ocean Shipyard dengan nilai kontrak Rp 73,9 miliar lebih, KMP Aceh Hebat II dimenangkan oleh PT Adiluhung Saranasegera Indonesia dengan nilai kontrak Rp 59,7 miliar, dan KMP Aceh Hebat III dimenangkan PT Citra Bahari Shipyard dengan nilai kontrak Rp 38,3 miliar.

Irwan mengatakan, dari serangkaian pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya, dia merasakan bahwa KPK tahu tentang sinyalemen tindak pidana yang terjadi para proses pengadaan kapal tersebut.

Lihat juga: KMP Aceh Hebat Diduga Barang Bekas, GAH Demo Dishub Aceh

"Mereka memang tidak memberitahukan apa masalahnya, tapi mereka tahu, perkembangan yang terjadi di media, mereka ikuti. Animo masyarakat agar masalah ini segera mendapat kepastian hukum, mereka juga cukup paham. Dan mereka ke sini juga berkat adanya laporan masyarakat," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...