Konsultan Pendamping Diduga Persulit Pencairan Dana Rehap Rekon Gempa Pijay

Konsultan Pendamping Diduga Persulit Pencairan Dana Rehap Rekon Gempa Pijay

BERITAKINI.CO, Pidie Jaya | Konsultan manajemen pendamping rehap rekon gempa Pidie Jaya diduga mempersulit proses pencairan dana tahap dua untuk tiga kelompok masyarakat (Pokma) di Gampong Kuta Pangwa.

Padahal, laporan pertanggungjawaban tahap pertama sudah diserahkan oleh masyarakat sejak sebulan lalu.

“Ada tiga Pokmas dengan total rumah 52 unit yang dana tahap II ditahan oleh pihak konsultan manajemen,” kata Geuchik Gampong Kuta Pangwa, sekaligus korban yang rumahnya rusak akibat gempa Pidie Jaya, Marthonis kepada BERITAKINI.CO, Selasa (2/10/2018).

Sebelumnya, kata Marthonis, Ia selaku geuchik bersama kelompok masyarakat dan BPBD Kabupaten Pidie Jaya, telah melakukan rapat dengan Muspika.

Dalam musyawarah tersebut, kepala BPBD Muhammad Nasir merekomendasikan dana pembangunan tahap kedua sudah dapat dicairkan.

“BPDP sudah memeriksa persentase pembangunan tahap pertama dan merekomendasikan pencairan selanjutnya. Ternyata pihak konsultan kabupaten tidak merespon. Kata mereka belum bisa diteken dan belum cukup syarat karena tidak ada gambar atau desain rumah,” kata Marthonis.

Ia menduga, alasan konsultan menajemen menghambat pencairan tahap ke II karena penerima manfaat menolak memberikan kesempatan kepada mereka untuk pengadaan material.

Padahal, kata dia, seluruh material menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat masing-masing, dan tidak ada hak konsultan menajemen untuk mentender material rumah gempa tersebut.

"Konsultan menajemen meminta rangka baja untuk rumah rekon mereka yang memasukan, tapi masyarakat menolak. Sehingga mereka mempersulit pencairan tahap ke II. Bahkan saya dijanjikan sejumlah uang dari laba rangka baja itu jika mereka yang memasukan," katanya.

Akibat belum dicairkan dana tahap kedua, kata dia, korban gempa yang tergabung dalam tiga pokmas yakni Salam Sejahtera Selalu, Aki Gle, dan Pokmas Sama Pakat Membangun, hingga saat ini belum bisa melanjutkan pembangunan.

Sementara itu, koordinator lapangan konsultan manajemen rehap rekons pasca gempa Pidie Jaya, Marzuki membenarkan jika dana tahap kedua untuk tiga pokmas di Kuta Pangwa belum dicairkan.

Kata dia, sesuai dengan juknis jika administrasinya tidak lengkap maka dana tersebut belum bisa disalurkan.

Kata dia, jika terdapat perubahan dalam pembangunan kembali rumah pasca gempa dan tidak sesuai dengan gambar yang telah ditentukan, maka pihak penerima manfaat harus membuat surat penyataan terlebih dahulu.

“Di Kuta Pangwa itu sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja mereka tidak membuat surat penyataan sehingga kita tidak berani menekennya. Buat surat penyataan, dan akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan,” kata Marzuki. | NURZAHRI

Rubrik

Komentar

Loading...