Komisi VI DPRA: Pinjol Beroperasi di Aceh Harus Berbasis Syariah

Komisi VI DPRA: Pinjol Beroperasi di Aceh Harus Berbasis Syariah
Ketua Komisi VI DPRA Irawan Abdullah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi VI DPRA Irawan Abdullah mengatakan, setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbasis syariah. Tak kecuali fintech peer to peer lending atau pinjaman online.

Selain itu, semua pinjol haruslah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini sudah menjadi tanggungjawab OJK untuk mengawasi, jangan sampai nanti ada permasalahan di masyarakat jika yang menyalurkan pinjaman selama ini adalah pinjol konvensional,” kata Irawan, Selasa (17/11/2020).

Menurut Irawan, keberadaan teknologi finansial sebetulnya juga diakomodir di Aceh.

Hal itu diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Di mana salah satu teknologi finansial yang diperbolehkan adalah platform peer to peer.

“Seluruh platform teknologi finansial harus Syariah, dan pelaksanaannya harus kepada prinsip muamalah,” katanya.

Maraknya Pinjol Konvensional

Untuk meredam atau mengantisipasi agar masyarakat Aceh tak mengajukan pinjaman kepada lander-lander (pemberi pinjaman) konvensional, kata Irawan, Pemerintah Aceh perlu turun tangan.

“Salah satu jalan antisipasi itu ya dengan mengeluarkan pergub, tetapi jika nanti sangat mendesak itu akan kita pelajari untuk dilakukan revisi pada Qanun LKS tersebut,” kata Irawan.

Irawan juga mendesak agar pemerintah berkoordinasi dengan OJK untuk mengidentifikasi fintech-fintech landing konvensional yang menyalurkan pinjaman di Aceh.

“Karena ini sangat bertentangan dengan semangat Qanun LKS,” kata Irawan.

Selanjutnya, ia juga menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online yang berbasis konvensional.

Seperti diketahui, realisasi pinjaman online ke Aceh mengucur kian deras. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat akumulasi penyaluran pinjaman sejak layanan ini muncul, telah mencapai 417,6 miliar hingga September 2020.

Adapun penyaluran sepanjang tahun ini telah mencapai Rp 168 miliar lebih atau rata-rata mengalir ke Aceh Rp 18 miliar per bulan.

Penyaluran tersebut bersumber dari 4.247 pemberi pinjaman atau lender dengan total sebanyak 136.621 peminjam atau borrower.

Kendati saat ini telah ribuan lander yang beroperasi, namun ternyata hanya ratusan saja yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara lander yang memiliki izin, malah jauh lebih sedikit yakni hanya sebanyak 33 lander per 30 September 2020.

Satu hal lagi, ternyata para lender yang beroperasi selama ini didominasi finctech konvensional. Sedangkan Aceh sebetulnya menganut sistem jasa keuangan syariah.

Ketua OJK Aceh Yusri yang dikonfirmasi mengatakan, dari total 155 fintech lending yang terdaftar dan berizin, hanya sebanyak 12 di antaranya yang berbasis syariah, dan semuanya berkantor di Jakarta.

“Semua fintech yang terdata berkantor di Jakarta dan di pantau langsung oleh OJK Pusat,” kata Yusri, kemarin.

Sejauh ini, kata dia, belum ada satu pun fintech yang berbasis di Aceh.

Karena sistem online, kata Yusri, maka masyarakat dapat mengajukan pinjaman kapan saja.

Lihat: Pinjaman Orang Aceh ke Pinjol Tembus Rp 417,6 Miliar, Didominasi Fintech Konvensional

Yusri mengatakan, jika mengacu pada Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah.

Sementara fintech-fintech tersebut berkantor di Jakarta.

“Tapi memang masalahnya, Pasal 6 huruf (a) qanun tersebut juga menyatakan bahwa qanun itu berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi ke Aceh,” katanya. | Rio Syahrany, Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...