Komisi II DPRK Aceh Besar Terima Audiensi 74 PPPK Penyuluh Pertanian

Komisi II DPRK Aceh Besar Terima Audiensi 74 PPPK Penyuluh Pertanian

Kota Jantho | Sebanyak 74 Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian Aceh Besar bertemu Komisi II DPRK dalam rangka audiensi terkait beberapa hal yang menjadi tuntutan pada Senin (22/11/2021) di ruang kerja komisi II DPRK Aceh Besar, Kota Jantho.

Jefri Irawan, selaku ketua Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) penyuluh pertanian dalam paparannya mengemukan bahwa gaji 74 tenaga PPPK penyuluh dibayar hanya enam bulan tahun 2022.

"Kami meminta Komisi II DPRK untuk mengadvokasi hal ini kepada Pemerintah Aceh Besar, Dinas Pertanian, Keuangan dan Sekretariat Daerah,” ujar Jefri, turut didampingi Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Aceh Besar Fahrizal.

Selain itu, lanjutnya, kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh Besar agar menerima usulan kontrak kami jangka waktu 5 tahun, mengingat 74 orang penyuluh pertanian adalah pegawai PPPK dan 140 lainnya adalah ASN. 

"Kami merasa akan mengganggu kinerja kami jika hal ini tidak terakomodir dengan kebijakan pemerintah, tentunya dengan regulasi-regulasi yang ada,” kata Jefri.

Menurutnya, 74 orang THL-BPP yang sudah beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian (PPPK) kerja melalui MoU antara Pemkab Aceh Besar dengan Kementrian Pertanian.

"Ironisnya di saat Aceh Besar swasembada pangan berkelanjutan, justru ujung tombak penyuluh pertanian khususnya PPPK tidak jelas nasib masa depannya,” kata Jefri.

Menyahuti tuntutan tersebut, Komisi II DPRK Aceh Besar berkomitmen untuk mencari solusi agar THL-BPP tidak dirugikan. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz SE selaku koordinator Komisi II.

"Kita butuh referensi yang akurat maka komisi II yang membidangi perekonomian akan memanggil Dinas Pertanian dan Keuangan agar tidak menyalahi aturan atau regulasi keuangan yang ada,” ungkap Zulfikar.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Besar Mursalin mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja THL-BPP tahun 2021 dalam membantu petani, dan patut diberi gaji tahun 2021 dan tahun 2022.

"Sebagai reward atas kerja keras mereka sebagai penyuluh, maka jika untuk tahun 2022 gaji mereka dipotong atau hanya dibayar enam bulan saja sangat disayangkan", sambung Mursalin.

“Bersama kita akan formulasikan cara agar gaji 74 THL-BPP ini tidak dipotong mungkin dicicil, rapel atau mekanisme lain tentunya tidak melawan regulasi yang ada.”[]

Rubrik

Komentar

Loading...