Komisi I DPRA: Pemerintah Aceh Harus Bersikap Tegas Agar Qanun Pertanahan Dapat Segera Terealisasi

Komisi I DPRA: Pemerintah Aceh Harus Bersikap Tegas Agar Qanun Pertanahan Dapat Segera Terealisasi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Komisi I DPR Aceh kembali melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan Aceh dan BPN Kanwil Aceh, Selasa (19/01/2021).

Ketua Komisi I Muhammad Yunus mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk memperjuangkan Qanun Pertanahan agar segera terealisasi.

“Karena ini perintah undang-undang melalui PP Nomor 3 Tahun 2015 dan tuntutan MoU Helsinki serta UUPA untuk cepat mengalihkan BPN menjadi BPA,” kata Yunus.

Ia mengatakan, selama ini banyak sekali hambatan Komisi I dalam mempertajam lahirnya Qanun Pertanahan yang ada di Aceh.

“Salah satunya dari pemerintah pusat, saat kita bawa qanun itu ke Jakarta seolah-olah mereka membuang badan, padahal kita hanya meminta hak kita sesuai dengan UUPA bukan merampas, ini yang sangat kita sayangkan,” katanya.

Sehingga, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Aceh karena menurutnya ini menyangkut marwah Aceh, terlebih selama ini kerap terjadi konflik pertanahan.

“Selama ini konflik tanah di Aceh itu sangat banyak, bahkan ada masyarakat kita di depan rumahnya mempunyai lahan tapi tidak bisa menggarap karena terhalang HGU,” katanya.

Adapun poin penting yang harus diperjuangkan dalam Qanun ini, kata Yunus, adalah meminta Pemerintah Aceh dapat mengambil alih tanah yang terlantar selama lima tahun.

“Sehingga tanah itu dicabut dan diambil alih untuk dapat diserahkan kepada rakyat,” katanya.

“Yang penting semua harapan dan tumpuan tanah kombatan dan reintegrasi sesuai dengan yang dijanjikan harus terealisasi.” | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...