KIP Tunda Tahapan Pilkada 2022 Karena Tak Ada Duit, Ketua Komisi I DPRA: Pemerintah Aceh Terlalu Pengecut

KIP Tunda Tahapan Pilkada 2022 Karena Tak Ada Duit, Ketua Komisi I DPRA: Pemerintah Aceh Terlalu Pengecut
Ketua Komisi I DPRA Tgk M Yunus

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi I DPRA Tgk M Yunus menilai penundaan tahapan Pilkada Aceh 2022 disebabkan kurangnya keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

“Saya sudah sampaikan dalam hal ini Pemerintah Aceh jelas tidak berani menjalankan kekhususan Aceh terkait dengan pilkada, kita DPRA) sudah berjuang maksimal,” kata M Yunus, Sabtu (3/4/2021).

Menurut Yunus, UUPA jelas mengamanahkan bahwa pelaksanaan Pilkada Aceh digelar lima tahun sekali, dan dibiayai dengan APBA.

Adapun anggaran untuk itu telah diplotkan pada pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBA 2021. Namun Pemerintah Aceh tak berani melakukan pergeseran anggaran untuk digunakan sebagai belanja hibah pelaksanaan pilkada.

Lihat: Eksekutif-Legislatif Teken KUA-PPAS 2021, Anggaran Pilkada Aceh Ditampung di Pos BTT

“Tidak beraninya pemerintah menganggarkan dana pilkada tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Aceh sekarang merupakan pemerintah yang lupa amanah UUPA dan terlalu pengecut untuk memperjuangkanya,” kata M Yunus.

Dia pun menyerahkan pada masyarakat Aceh untuk menilai siapa sesungguhnya yang tidak memperjuangkan kekhususan Aceh.

“Jadi Pemerintah Aceh ini terlalu pengecut, biar rakyatlah secara menyeluruh menilai siapa yang berjuang dan siapa yang tidak,” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Aceh selama ini hanya mengagungkan UUPA apabila terkait dengan Anggaran Otonomi Khusus, tapi melupakan perjuangan untuk Pilkada 2022 yang tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran tersebut.

“Kalau masalah dana Otsus mereka selalu mengagungkan UUPA, tetapi begitu permasalah tentang yang tidak terkait dengan anggaran itu mereka seolah tidak peduli dengan UUPA,” katanya.

Yunus tak menyalahkan KIP Aceh yang mengambil keputusan untuk menunda seluru tahapan Pilkada 2022 yang sudah sempat ditetapkan.

“Kita bersikap wajar sajalah terkait dengan keputusan KIP, karena memang pemerintah tidak menganggarkan anggaran, bagaimana bisa berjalan,” ujarnya.

Namun penundaan ini masih bisa dicabut dan dilanjutkan jika memang hasil koordinasi dengan Mendagri terkait Pilkada Aceh tahun 2022 disetujui.

“Pemahaman kami bukan dengan ditundanya tahapan bukan berarti Pilkada 2022 jadi, bisa saja setelah selesai koordinasi tahapan dilanjutkan lagi,” katanya.

Lihat juga: KIP Aceh Akhirnya Tunda Seluruh Tahapan Pilkada 2022

Saat ini pihaknya juga sedang menekan pusat untuk memberikan kejelasan terkait Pilkada 2022 atau 2024 melalui surat yang dikirimkan ketua DPRA.

 “Sudah kita kirimkan surat ke Menkopolhukam, Mendagri dan Presiden terkait koordinasi dengan berbagai elemen di Aceh yang menyepakati pilkada di Aceh harus tahun 2022," ujarnya.

Oleh karena itu kata Yunus saat ini DPRA hanya menanti surat balasan tentang kepastian tersebut.

Editor
Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...