KIP Pidie Usul Rp 139 Miliar untuk Pilkada 2022

KIP Pidie Usul Rp 139 Miliar untuk Pilkada 2022
Plt Ketua KIP Pidie Fuadi Yusuf

BERITAKINI.CO, Sigli | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) daerah itu tahun 2022 mendatang mencapai Rp 139 miliar.

Plt Ketua KIP Pidie Fuadi Yusuf mengatakan, proyeksi kebutuhan anggaran itu pun sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie melalui sekretaris daerah (sekda). Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum memberikan jawaban terkait usulan itu.

"Pak Sekda belum memberikan jawaban pasti tentang usulan anggaran tersebut, karena pertemuan itu masih sebatas membicarakan waktu untuk bisa beraudiensi dengan bapak bupati," kata Fuadi, Kamis (23/7/2020).

Ia juga mengakui bahwa usulan anggaran untuk kebutuhan Pilkada 2022 lebih tinggi dari pilkada sebelumnya, didorong adanya kenaikan honorarium badan ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dan P2DP.

Selain itu, untuk biaya panitia pendaftaran pemilih, pencalonan, logistik, penetapan calon, kampanye, bimbingan teknis, sosialisasi, serta biaya pemungutan dan penghitungan.

"Pada rekapitulasi suara juga menguras banyak anggaran. Honorarium mereka (badan ad hoc) rata-rata naik dari pilkada sebelumnya, sehingga kebutuhan anggaran mencapai Rp 58 miliar," sambung Fuadi.

Namun kebutuhan anggaran itu masih bersifat sementara dan masih ada kemungkinan berkurang, terutama jika dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan KIP Aceh untuk pengalihan kebutuhan anggaran honorarium badan ad hoc agar bisa ditanggung pihak provisi, sehingga mengurangi beban keuangan daerah.

"Intinya, usulan anggaran Rp 139 miliar itu belum final, karena akan berkurang banyak jika honorarium badan ad hoc ditanggung oleh provinsi," kata Fuadi.

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa anggaran pemilihan gubernur/wakil gubernur dibiayai oleh APBA dan anggaran pemilihan bupati/wakil bupati dibiayai oleh APBK.

"Pilkada Aceh sendiri akan dilaksanakan pada tahun 2022 karena kita merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau lebih dikenal dengan UUPA, di mana Pasal 65 ayat 1 disebutkan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali," katanya.

Adapun pilkada sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017.

"Diperkuat dengan Pasal 199 UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa UU tersebut juga berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam undang undang tersendiri," katanya.

Rubrik
BANK ACEH IDUL ADHA

Komentar

Loading...