KIP Pidie: Pilkada 2022 Adalah Perintah Undang-undang

KIP Pidie: Pilkada 2022 Adalah Perintah Undang-undang
Ketua KIP Kabupaten Pidie Fuadi Yusuf

BERITAKINI.CO, Sigli | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Aceh tetap akan dilaksanakan pada 2022 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KIP Kabupaten Pidie Fuadi Yusuf menyikapi pertanyaan banyak kalangan di kabupaten itu mengenai kemungkinan Pilkada ditunda hingga 2024.

Ia mengatakan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Lalu Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga mengamanahkan bahwa kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Adapun sebanyak sebanyak 20 dari 23 kabupaten/kota di Aceh melaksanakan pilkada terakhir pada 2017. Termasuk pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Sehingga pada 2022, kata Fuadi Yusuf, sesuai amanah undang-undang tersebut, pilkada harus dilangsungkan.

"Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal (199) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang," katanya.

Ketentuan dalam undang-undang ini, kata Fuadi, juga berlaku juga bagi penyelenggara pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yokyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

“Sementara Aceh punya undang tersendiri yaitu UU Nomor 11 Tahun 2006 untuk melaksanakan pemilihan setiap lima tahun sekali secara serentak di Aceh,” kata Fuadi.

Sebagai penyelenggara, KIP Pidie sudah menindaklanjuti surat pemberitahuan dari DPRK Pidie tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Periode 2017-2022 agar mengusulkan rencana anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Pidie.

Lihat juga: Di Depan Mendagri, DPRA Minta Pilkada Dilangsungkan 2022 dan Dana Otsus Diperpanjang

“Persiapan lainnya dalam upaya pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Pidie 2022, itu sudah kita lakukan dan usulan anggaran sudah kita serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie,” tambah Fuadi.

Tinggal saja, kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Pilkada sebagaimana diamahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 65 ayat (3), bahwa biaya untuk pemilihan kepala daerah dibebankan dalam APBK, dan APBA untuk provinsi," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...