KIP Aceh: KPU Minta Tahapan Tak Dijalankan Karena KIP Tak Ada Uang

KIP Aceh: KPU Minta Tahapan Tak Dijalankan Karena KIP Tak Ada Uang

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua KIP Aceh Samsul Bahri mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak pernah melarang pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak 2022.

Adapun surat KPU yang menegaskan agar KIP Aceh tak menjalankan tahapan pemilihan apapun sampai ada putusan sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, katanya, adalah hal yang normatif.

Lihat: Anggaran Pilkada 2022, Kepala BPKA: Wajib Dianggarkan, Tapi Kalau Sudah Diakui Pemerintah Pusat

"Surat KPU itu harus kita baca normatif. KPU tidak pernah melarang," katanya saat tampil sebagai pembicara dalam FGD dengan tema "Duek Pakat Pimpinan Parpol Dalam Rangka Menyamakan Persepsi Pilkada 2022" di Banda Aceh, Minggu, 14 Februari 2021 lalu.

Samsul Bahri malah menuding media massa yang menyatakan KPU meminta menunda Pilkada 2022.

Lihat: Ambyar! KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

"Yang membuat KPU meminta KIP menunda (pilkada) itu kan koran. Coba baca surat itu, KPU tidak melarang, tapi meminta tahapan itu jangan dijalankan, kenapa? karena KIP tidak ada uang," katanya.

KPU, kata Samsul, mengetahui bahwa KIP tak punya anggaran lantaran memang telah diberitahukan sebelumnya.

Lihat juga: KPU Sebut UUPA Tak Atur Jelas Jadwal Pemilihan, Zainal Abidin: Tiga Kali Pilkada di Aceh Pakai UUPA

"Karena kami sudah bercerita (ke KPU). Jadi, tanpa dilarang KPU juga tahapan ini akan berhenti, karena memang tak ada uang," katanya.

Adapun anggaran yang dialokasikan pada pos Belanja Tak Terduga (BTT) APBA 2021, kata Samsul, itu muskil digunakan.

"Anggaran itu di BTT, tidak mungkin," katanya.

Sebelumnya, Samsul juga mengatakan, penetapan tahapan Pilkada Aceh 2022 yang dilakukan KIP Aceh, bukanlah keputusan yang tergesa-gesa.

"Pada Mei 2020 kami sudah membuat perencanaan. Itu kami lakukan di tengah ketiadaan anggaran. Tidak dibantu seperak pun oleh Pemerintah Aceh," katanya.

Hingga akhirnya, KIP Aceh menetapkan tahapan, jadwal, dan program Pilkada 2022 secara resmi.

Lihat: KIP TetapkanTahapan Pilkada Aceh 2022

"Tapi sebelumnya, kami sudah duduk dengan DPRA dan Pemerintah Aceh dan menyatakan, bahkan bercerita panjang, persoalan kami yang terbesar adalah ketiadaan anggaran," katanya.

Sehingga saat itu, KIP menyarankan agar tahapan jangan dulu ditetapkan. "Kita koordinasi dulu, sehingga ketika kami tetapkan nantinya, tahapan bisa benar-benar berjalan," katanya.

"Tapi mereka dengan bangga mengatakan, tugas KIP menetapkan tahapan, anggaran ada di BTT," katanya.

Tapi faktanya, hingga saat ini, KIP Aceh tak memiliki anggaran untuk menjalankan tahapan yang telah diputuskan tersebut.

"Saat itu, kami atas desakan (menetapkan tahapan), di samping juga kami berpikir jika kami tidak menetapkan berdasarkan UU, maka kami bisa kena di DKPP," katanya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...