Khawatir Kasus Liwath Terulang, Komisi IV DPRK Banda Aceh Berharap Kolaborasi Aparat Penegak Hukum Terus Ditingkatkan

Khawatir Kasus Liwath Terulang, Komisi IV DPRK Banda Aceh Berharap Kolaborasi Aparat Penegak Hukum Terus Ditingkatkan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara meragukan implementasi hukuman cambuk terhadap pelaku liwath (homoseks) bisa sepenuhnya memberikan efek jera.

"Terus terang saya pribadi sangat khawatir dengan keberadaan homoseksual tersebut. Bila hanya dihukum cambuk, lalu mereka bebas, tentu dapat berpotensi kejadian yang sama terulang lagi," kata Tati Meutia Asmara saat dimintai pendapatnya ihwal vonis cambuk terhadap pasangan homoseksual di Banda Aceh, Jumat (22/01/2021).

Lihat: Pasangan Homoseks yang Ditangkap di Kuta Alam Divonis 80 Kali Cambuk

Selaku Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, ia sangat mengutuk prilaku homoseksual terlebih lagi pelaku itu merupakan pria yang telah beristri.

Lihat: Pasangan Homoseks yang Ditangkap di Kuta Alam Ternyata Pria Beristri

"Tentu akan ada efek kejiwaan yang harus dialami keluarga besarnya, seharusnya dihukum seberat-beratnya supaya daerah kita terbebas dari zina dan maksiat seperti ini.”

Ia mengatakan untuk mengatasi hal tersebut perlu ada kolaborasi dari semua pihak.

"Termasuk peran penegak hukum seperti Satpol PP WH dan aparatur gampong yang harus bekerja lebih ekstra memantau lokasi-lokasi rawan pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh," kata Tati.

Bahkan, ia juga mengatakan perlu ada dorongan untuk para pelaku bisnis rumah kos-kosan agar memiliki kepedulian

"Jadi tidak sekedar transaksi ekonomi saja," katanya.

Komisi IV saat ini terus mendorong agar Dinas Syariat Islam Banda Aceh yang merupakan mitra kerjanya untuk mengambil peran syiar dakwah lebih masif di kawasan kos-kosan.

"Ke depan Insya Allah akan kita desak untuk menyiarkan di tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran," katanya.

Tidak hanya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aeh, Komisi IV DPRK juga telah mendesak MPU dan Dinas Pendidikan Daya untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

"Sudah kita desak saat pertemuan dengan pimpinan DPRK dan ketua-ketua Komisi DPRK pada akhir 2020 lalu," kata Tati.

Tati berharap agar kerjasama ini dapat memberantas pelanggaran-pelanggaran maksiat yang terjadi di Kota Banda Aceh.

"Pandemi ini memang membuat konsentrasi banyak pihak terpecah, namun saya yakin wali kota serta jajarannya juga tetap fokus menegakkan Syariat Islam di kota kita yang gemilang berbingkai Syariat ini," katanya. | Husaini Dani

Rubrik

Komentar

Loading...