Ketua DPRK Aceh Besar Kritik Pimpinan DPRA Tak Satu Pun Hadir Rakor Pilkada Serentak 2022

Ketua DPRK Aceh Besar Kritik Pimpinan DPRA Tak Satu Pun Hadir Rakor Pilkada Serentak 2022

BERITAKINI.CO | Komisi I DPRA menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pimpinan dan ketua-ketua Komisi I DPRK se-Aceh, serta KIP kabupaten/kota, Selasa (9/2/2021).

Rakor tak lagi membahas hal ihwal regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkada, tapi dilangsungkan untuk menyatukan sikap dan mempertajam lagi rencana pelaksanaan Pilkada 2022. Namun ternyata, rakor tersebut menuai reaksi dari pimpinan dan ketua-ketua komisi I DPRK se-Aceh. Ini lantaran tak satu pun pimpinan DPRA hadir dalam rakor tersebut.

Lihat: Komisi I DPRA Gelar Rakor Pilkada Serentak 2022

"Saya melihat acara ini seakan-akan pura-pura saja, tidak serius. Padahal kita sedang membahas sesuatu yang sangat prinsip. Mengenai tegaknya UUPA. Kewenangan Aceh melaksanakan Pilkada 2022," kata Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali dalam rakor tersebut.

"Ini pimpinan DPRA satu pun tidak hadir. Seakan-akan buang badan semua. Saya kalau tidak ada pimpinan, saya mohon izin tak ikut rakor ini."

Dia mengungkapkan bahwa yang menandatangani surat undangan untuk peserta adalah ketua DPRA. Representasi dari keputusan terakhir, lanjut dia, juga harus ditandatangani pimpinan DPRA.

"Nyoe mecawo bak shot-shot (Ini akan berbelit di situ-situ saja). Hasil keputusan dibawa lagi ke pimpinan, lalu dirapatkan lagi. Jadi sebelum hadir pimpinan DPRA, saya tidak mengikuti acara hari ini," katanya.

"Kalau pimpinan DPRA segitu tidak seriusnya untuk melaksanakan Pilkada 2022, ngapain kita diajak serius."

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tenggara Kasri juga menegaskan agar semua stakeholder tak main-main saat bekerja. 

"Di pundak kita ini diletakkan tanggungjawab yang cukup besar yang sudah digagas oleh pendahulu kita. Tapi kita mempertahankannya seperti bencong," katanya.

Kasri mengatakan, awalnya dia menyangka bahwa rakor tersebut hanya tinggal memutuskan pelaksanaan Pilkada 2022.

"Saya kira tinggal masukkan bola ke gawang, ternyata masih kilik-kilik ke belakang," katanya.

Sementara Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Timur Irwanda pada kesempatan itu juga meminta  Komisi I DPRA untuk menghadirkan gubenur Aceh atau setidaknya Sekda Aceh bukan Asisten I.

Menurutnya, yang mengambil keputusan itu gubenur bukan asisten dan sesuai dengan UUPA anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut dari Pemerintah Aceh.

"Gubenur atau sekda Aceh harus hadir, karena uang sama mereka," kata Irwanda.

Ketua Komisi I DPRA Yunus, mengatakan ketidak hadiran ketua DPRA dimungkinkan karena ada hal lain yang lebih penting. Untuk itu, lanjutnya, rakor itu pun diskor.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...