Ketua DPRA: Ketidakseriusan Pemerintah Aceh Sebabkan Angka Kasus Covid-19 Terus Meningkat

Ketua DPRA: Ketidakseriusan Pemerintah Aceh Sebabkan Angka Kasus Covid-19 Terus Meningkat

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, sejak awal muncul kasus Covid-19 di Maret 2020 lalu, DPRA telah menyampaikan skenario serta action plan penanganan wabah tersebut di Aceh.

Baik itu dari segi penanganan, penularan, dan pencegahan. Termasuk skema penanganan dampak ekonomi dan sosial.

Skema dan action plan tersebut bahkan dirapatkan secara resmi di badan musyawarah untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh.

"Sejak awal, DPRA juga telah meminta penerapan protokol kesehatan secara ketat, menutup seluruh pintu perbatasan di Aceh. Karena pada saat itu, kita meyakini virus belum ada di Aceh. Adapun beberapa kasus saat itu datang dari luar," kata Dahlan di hadapan massa Aliansi Mahasiswa Aceh yang menggelar demo di gedung DPRA, Selasa (8/9/2020).

Aliansi menuntut DPRA tak hanya berpangku tangan atas tak becusnya kinerja Pemerintah Aceh menangani pandemi Covid-19. Mereka juga mendesak DPRA menghadirkan Plt gubernur Aceh ke DPRA untuk mengevaluasi kinerjanya.

"Dari beberapa skema yang kami tawarkan, sampai hari ini belum ada action yang komprehensif dari Pemerintah Aceh," kata Dahlan.

Dan hari-hari terakhir ini, kata Dahaln, telah dirasakan bersama, dampak dari ketidakseriusan Pemerintah Aceh yang sebenarnya memiliki anggaran serta aparatur untuk penanganan Covid-19 tersebut.

"Maka angka kasus positif di Aceh terus meningkat," katanya.

Dan yang paling memprihatinkan, kata Dahlan, tenaga kesehatan juga sudah menjadi korban.

DPRA, kata Dahlan, sebetulnya telah banyak melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya. 

Lihat: Aminullah Telah Siapkan Perwalkot, Pergub Peningkatan Penanganan Covid-19 Belum Juga Terbit

Teranyar, kata Dahlan, seluruh rakyat Aceh melihat bahwa Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga  tak menghadiri undangan paripurna DPRA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019.

"Ini adalah klimaks dari ketidakseriusan Pemerintah Aceh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan," katanya.

Karena itu, atas dasar aspirasi yang diterima dari para wakil rakyat, sesegera mungkin DPRA akan menggunakan hak konstitusionalnya yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap Plt gubernur Aceh.

Rubrik

Komentar

Loading...