Ketua DPRA Heran Pemerintah Aceh ‘Kambam’ Surat Dirjen Otda Soal Pilkada 2024

Ketua DPRA Heran Pemerintah Aceh ‘Kambam’ Surat Dirjen Otda Soal Pilkada 2024

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin merasa heran atas sikap Pemerintah Aceh yang tak mengkoordinasikan segera surat Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada stakeholder di Aceh, terutama DPRA.

Diketahui, surat Dirjen Otda yang memuat penegasan bahwa Pilkada Aceh diselenggarakan pada 2024 tersebut dikirim kepada gubernur Aceh pada 16 April 2021 lalu. Namun terungkap ke publik pada 22 April 2021. Termasuk DPRA yang baru mengetahui keberadaan surat tersebut setelah beredar viral. 

Isi surat jelas-jelas berseberangan dengan upaya keras yang selama ini dilakukan DPRA agar Pilkada Aceh dapat diselenggarakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yakni lima tahun sekali atau jatuh pada 2022 mendatang.

Lihat: Pemerintah Pusat Tegaskan Pilkada Aceh 2024

“Ini proses (upaya agar pilkada terselenggara tepat waktu) kan sudah sangat panjang diperjuangkan. Seharusnya, jika mau bijak, sebagai kepala daerah tentunya mengajak kita duduk jika telah menerima surat itu,” ujar Dahlan, Jumat, 23 April 2021.

Lantaran tak tahu menahu adanya surat tersebut, DPRA pun melenggang santai untuk melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD pada 20 April 2021 di Jakarta.

“Kita terus berupaya agar pilkada ini sesuai amanah UUPA dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder di tingkat pusat, tanpa mengetahui ternyata surat tersebut sudah dikirim pada 16 April 2021,” kata Dahlan.

Hadir dalam pertamuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD, antara lain, para Deputi Menkopolhukam, dan dari Kemendagri yang diwakili Dirjen Otda Akmal Malik. 

"Kita ngobrol soal pilkada. Saat itu, di hadapan Dirjen Otda, Pak Menkopolhukam menyambut baik aspirasi rakyat Aceh," ungkap Dahlan.

Kesimpulan pertemuan, kata Dahlan, Menkopolhukam mengatakan akan mengkomunikasikan dengan stakeholder lainnya, dan akan mengkoordinir hal tersebut untuk mencari satu keputusan politik tentang Pilkada Aceh.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Otda juga sempat menyampaikan bahwa telah belajar banyak tentang pembangunan demokrasi dari Aceh, termasuk pilkada. 

"Dia mengatakan pemerintah pusat berhutang budi, dan belajar banyak dari Aceh. Tapi dia tak ada menyatakan bahwa dia telah mengirim surat yang menegaskan pilkada Aceh diseragamkan dengan nasional. Kalau saja diungkapkan, tentu kita bisa langsung mempertanyakannya di sana," kata Dahlan.

Kendati demikian, kata Dahlan, surat Dirjen Otda tersebut tidak serta merta bisa dijadikan sebuah keputusan politik untuk Aceh. 

Surat tersebut, kata Dahlan, tidak lantas bisa menggiring publik seakan-akan keputusan itu sudah final.

"Maaf, siapa (kapasitas) dia," kata Dahlan.

Terlebih, yang diperjuangkan DPRA adalah hal yang memang termuat dalam undang-undang yakni UUPA, sehingga setiap penyelenggara negara harus menghormati aturan hukum dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

“Kembali pada surat Dirjen Otda tersebut, seharusnya memang itu dikomunikasikan kepada kita. Tapi sampai tanggal 22 April 2021, baik secara lisan maupun tulisan, saya selaku ketua DPRA belum menerima surat tersebut. Lalu tiba-tiba sudah diblast ke media, dari mana bocor keluar? Kalau memang tidak mau mengadvokasi pilkada sesuai UUPA, ya sudah, tak perlu sampai begitu,” tanya Dahlan.

Rubrik

Komentar

Loading...