Ketersediaan Anggaran Jadi Salah Satu Biang Kerok Tahapan Pilkada Aceh Tak Kunjung Jalan

Ketersediaan Anggaran Jadi Salah Satu Biang Kerok Tahapan Pilkada Aceh Tak Kunjung Jalan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Ketua Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh Syamsul Bahri geram dengan sikap Pemerintah Aceh yang terkesan tak acuh terhadap anggaran Pilkada 2022.

Dia pun beranggapan bahwa tidak ada keseriusan dari Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Pilkada 2022 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penilaian itu dikuatkan dengan sikap Gubenur Aceh Nova Iriansyah yang disebut enggan berkoordinasi dengan KIP Aceh terkait dengan permasalah anggaran untuk membiayai tahapan Pilkada yang dimulai April 2021 mendatang.

Lihat: Masih Tetap Ingin Pilkada Dilangsungkan 2022, DPRA Gelar Rapat Koordinasi Lagi

"Jauh-jauh hari rancangan tahapan dan anggaran sudah kita buatkan dan kirimkan, agar memudahkan Pemerintah Aceh mempersiapkan uang tersebut sehingga Pilkada Aceh bisa terealisasi," kata Samsul Bahri dalam rapat Koordinasi Penegasan Pilkada Aceh Tahun 2022 di DPRA, Rabu (24/3/2021).

Pemerintah, kata Samsul, selalu mengatakan anggaran pilkada sudah dipersiapkan pada Post BTT APBA 2021, namun sampai hari ini KIP belum juga menerima sepersen pun.

"Jadi kami tidak mau lagi mendengar anggaran itu sudah ada di BTT,  karena perlu diketahui Pilkada ini bukanlah bencana alam," ujarnya.

Apa yang inginkan KIP Aceh adalah meminta pemerintah mengunakan APBA untuk Pilkada Aceh.

Kendati demikian pihaknya tidak bisa mendesak pemerintah terkait Pilkada pelaksanaan Pilkada, karena KIP dibentuk melalui UUPA sebagai lembaga yang independen, bukan lembaga politik yang bisa melakukan lobi-lobi.

"Kalau ditanya kapan Pilkada Aceh, kami tetap berpegang pada produk hukum yang sudah ditetapkan yakni tahun 2022, namun soal desak-mendesak itu bukanlah ranah kami, " katanya.

Dia menjelaskan terkait dengan permasalahan anggaran, KIP juga sudah berusaha menyurati Pemerintah Aceh untuk meminta gubenur mengundang KIP minimal untuk melakukan pembahasan.

"Namun sampai detik ini kami tidak pernah dipanggil," katanya.

“Hari ini kita tunggu komitmen Pemerintah Aceh untuk melakukan lobi-lobi politik seperti apa yang dikatakan Menteri Dalam Negeri yang mana bahwa Pilkada ini tinggal menunggu keputusan politik.”

Selanjutnya dia mengatakan, kepentingan Pilkada adalah kepentingan partai politik, karena di dalamnya ada kebutuhan rakyat.

"Dan inilah tugas dari Pemerintah Aceh saat ini, kalau memang dia benar-benar komit, anggarkan, karena di dalam undang-undang jelas dikatakan dana Pilkada wajib dari APBA dan APBK untuk tingkat kabupaten/kota di Aceh," ujarnya.

Dia pun memohon kepada siapapun untuk berhenti mendesak dan meminta pertanggungjawaban KIP Aceh terkait ketidakjelasan Pilkada 2022.  

Karena sebagai penyelenggara, KIP telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai UUPA.

"Jadi saya mohon berhenti meminta tanggungjawab kami, karena persiapanya sudah jauh-jauh hari kami rancang, hanya saja respon dari pemerintah tidak ada," ujarnya.

Rubrik

Komentar

Loading...