Ketahuan BPK, Insentif Khusus Gubernur Aceh Rp 100 Juta per Bulan Akhirnya Dihentikan

Ketahuan BPK, Insentif Khusus Gubernur Aceh Rp 100 Juta per Bulan Akhirnya Dihentikan
Ilustrasi Insentif Khusus Gubernur Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemerintah Aceh akhirnya menghentikan pembayaran insentif khusus gubernur senilai Rp 100 juta per bulan.

Hal ini dilakukan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di mana pembayaran insentif khusus gubernur tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

BPK telah mengungkap hal itu dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020. LHP itu juga telah diserahkan kepada DPRA pad 4 Mei 2021 lalu.

Dalam LHP tersebut, BPK menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh melalui sekretaris daerah menyatakan tidak akan merealisasikan insentif khusus gubernur Aceh tersebut untuk tahun 2021, serta tak lagi menganggarkannya pada 2022 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

Namun tak jelas seperti apa nasib duit rakyat yang telah diterima Nova pada tahun 2020 senilai Rp 990 juta.

Diberitakan sebelumnya, BPK mengungkap bahwa Nova meraup penghasilan berupa insentif khusus gubernur senilai Rp 100 juta per bulan, di samping penghasilan resminya seperti gaji, tunjangan, pengahasilan lainnya, dan belanja penunjang operasional (BOP).

Tapi penghasilan yang diterimanya itu tak sepenuhnya memiliki dasar hukum yang jelas.

Lihat juga: 

Pada 2020 lalu, Nova meraup Rp 990 juta, setelah dipotong pajak dan zakat.

BPK menyebutkan bahwa Kasubdid Anggaran Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM tak mampu menunjukkan dasar hukum penganggaran insentif khusus untuk gubernur Aceh tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...