Ketahuan BPK, APBK Aceh Barat yang Sempat Jebol Rp 4 Miliar Kembali ke Kas Daerah

Ketahuan BPK, APBK Aceh Barat yang Sempat Jebol Rp 4 Miliar Kembali ke Kas Daerah

BERITAKINI.CO |  Kabupaten Aceh Barat nyaris saja kehilangan Rp 4 miliar lebih APBK tahun anggaran 2020. Duit rakyat sebanyak itu, sempat mampir ke segelintir orang hingga akhirnya dikembalikan secara bertahap ke kas daerah dalam rentang Januari hingga April 2021 lalu. Itu pun lantaran telah diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Barat Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun anggaran 2020, disebutkan bahwa kerugian negara itu sempat terjadi akibat Pemkab Aceh Barat membayar sejumlah proyek yang sesungguhnya kekurangan volume. BPK menyebutnya dengan pekerjaan kelebihan bayar.

Proyek-proyek yang sempat merugikan negara itu tersebar masing-masing 11 paket pada Dinas PUPR Aceh Barat dengan kerugian senilai Rp 3,4 miliar lebih, satu pada Dinas Perkim dengan nilai kerugian Rp 76,9 juta, satu pada Dinas Syariat Islam dengan nilai kerugian Rp 222,7 juta, tiga pada Dinas Pendidikan dengan nilai kerugian total Rp 46,7 juta lebih, satu pada Dispora dengan nilai kerugian Rp 47,8 juta, tiga pada Dinas Pendidikan Dayah dengan nilai kerugian Rp 176,7 juta, dan satu pada RSUD Cut Nyak Dien senilai Rp 26,2 juta.

Total 21 paket itu hanya lah hasil uji petik dari realisasi belanja modal Pemerintah Aceh Barat tahun anggaran 2020 senilai Rp 271,9 miliar.

Dalam LHP itu disebutkan, pengujian dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan jenis proyeknya. 

Untuk proyek penimbunan, misalnya, BPK menggunakan metode pemeriksaan fisik--terhadap proyek yang telah dinyatakan selesai 100 persen--meliputi mengukur sampel dengan alat ukur (meteran) panjang dan lebar dan untuk tinggi diukur dengan waterpass atau theodolite dengan dibantu tenaga ahli. Proses pemeriksaan juga dihadiri para pihak, terutama SKPK pemilik proyek dan rekanan.

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Hasil pengukuran tersebut lalu dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat pada asbuilt drawing dan back up data. Dari sana lah akhirnya terungkap bahwa proyek penimbunan tersebut kekurangan volume.

Lalu untuk jenis proyek gedung dan bangunan, digunakan metode pemeriksaan fisik yang meliputi mengukur dimensi (panjang, lebar dan tinggi) dengan alat ukur (meteran) dan hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat pada as built drawing dan back up data. 

Hasil pengukuran atas sampel kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir. Metode penentuan dan pengambilan sampel di mana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Sedangkan untuk proyek jalan metode pemeriksaan meliputi pengambilan benda uji pekerjaan aspal. Pengambilan benda uji aspal dilakukan dengan core drill dengan jumlah titik pengujian yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengujian laboratorium dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Metode yang 
digunakan dalam pengujian sesuai metode SNI 03-6757-2002. 

Kemudian metode pemeriksaan fisik atas pekerjaan irigasi yang dilakukan meliputi mengukur dimensi (panjang, lebar dan tinggi) dengan alat ukur (meteran) dan hasil 
pengukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang terdapat pada asbuilt drawing dan back up data. 

Sedangkan pada pekerjaan jembatan, metode yang dilakukan meliputi perhitungan kembali perhitungan baja tulangan tiang pancang dibandingkan dengan volume dalam kontrak dan back up data. 

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Para kepala SKPK terkait telah mengakui dan sepakat atas temuan BPK tersebut. Mereka pun menyatakan akan menarik kembali kelebihan bayar tersebut.

Dilihat BERITAKINI.CO pada table tindak lanjut temuan, hingga 1 Arpil 2021, senilai Rp 3,6 miliar duit rakyat tersebut telah dikembalikan ke kas daerah. 

Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh
Rubrik

Komentar

Loading...