Tetapkan Dua Tersangka

Kerugian Negara Kasus Pengadaan Tanah Disparbudpora Pidie Capai 1,1 M

Kerugian Negara Kasus Pengadaan Tanah Disparbudpora Pidie Capai 1,1 M

BERITAKINI.CO, Sigli | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie Efendi, mengungkapkan indikasi kerugian negara pada kasus pengadaan tanah lapangan bola dan trek atletik yang berlokasi di kecamatan Indrajaya, mencapai Rp 1,1 miliar lebih.

“Hasil laporan pemeriksaan BPKP Perwakilan Aceh, total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 1,1 miliar lebih dari nilai proyek sekitar Rp 2,3 miliar,” kata Efendi, Senin (29/10/2018).

Baca: Mangkir, Jaksa Panggil Ulang Mantan Kadisparbudpora Pidie

Penyidik Kejari Pidie juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi di Disparbudpora Pidie tersebut.

Kedua tersangka itu masing-masing mantan Kadisparbudpora Pidie, AR dan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial IBM.

“Kita akan merampungkan berkas perkara dan kemudian secepatnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh,” kata Efendi.

Saat ditanya peran keduanya dalam kasus pengadaan tanah tersebut, Kajari enggan membeberkannya.

Begitu juga dengan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara korupsi penyimpangan dana pengadaan tanah untuk sarana oleh raga yang menggunakan APBK tahun 2017 tersebut.

“Nanti di persidangan akan terungkap semua,” jawabnya.

Sebelumnya, Kejari Pidie telah menetapkan mantan Kadisparbudpora Pidie, AR, sebagai tersangka kasus korupsi.

Penyidik Kejari Pidie juga sudah mengiriman surat panggilan untuk memeriksa AR sebagai tersangka yang dijadwalkan pada Kamis kemarin (25/10/2018). Surat panggilan tersebut dikeluarkan 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kajari Pidie, Efendi.

Belakangan, AR dikabarkan tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik. Sehingga jaksa mengagendakan pemanggilan ulang.

AR telah beberapa kali diperiksa terkait dugaan penggelembungan harga pada pengadaan lahan tersebut.

Untuk laporan dugaan mark-up tersebut, jaksa juga sudah mengambil keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya, mulai dari pemilik tanah, geuchik, imam mukim, camat, dan Dinas Keuangan Pidie.

Dugaan mark up itu mencuat dari laporan masyarakat tentang adanya permainan harga pembelian tanah untuk lapangan bola kaki milik pemerintah.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...