Keppres Pengesahan Sudah Terbit, Di Mana Nova Harus Dilantik?

Keppres Pengesahan Sudah Terbit, Di Mana Nova Harus Dilantik?

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Presiden dilaporkan telah menandatangani keputusan presiden (keppres) pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai gubernur Aceh sisa jabatan menggantikan Irwandi Yusuf yang telah diberhentikan karena terbukti korupsi.

Lihat: Safaruddin: Keppres Sudah Keluar, Nova Iriansyah Sudah Gubernur Definitif

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRA Safaruddin, proses pengusulan pengesahan pengangkatan Nova tersebut menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, di mana Menteri Dalam Negeri lah yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Nova sebagai gubernur kepada presiden.

Keppres telah turun, tinggal lagi mengatur tempat dan jadwal pelantikan.

Namun, jika usulan pengesahan Nova menggunakan dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk pelantikan dinilai harus menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Akademisi Unsyiah Zainal Abidin mengatakan, penggunaan UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam proses pengusulan pengangkatan Nova Iriansyah menjadi gubernur memiliki dimensi lain di mana situasi telah menyebabkan DPRA kehilangan kesempatan untuk mengusulkan pengangkatan tersebut.

"Putusan inkrah pengadilan (Mahkamah Agung) terhadap Irwandi Yusuf itu telah terbit pada Februari 2020. Tapi Keppres pengesahan pemberhentian Irwandi Yusuf dari gubernur Aceh itu baru diteken pada 17 Juli 2020 atau lima bulan setelah putusan pengadilan. Ini terlalu lama menurut saya," kata Zainal Abidin, Jumat (16/10/2020).

Terlebih lagi, DPRA baru menerima salinan Keppres pemberhentian Irwandi Yusuf tersebut pada 13 Agustus 2020.

"Alhasil, DPRA tak memiliki kesempatan untuk melakukan paripurna pemberhentian Irwandi Yusuf dan pengusulan pengangkatan wakil gubernur menjadi gubernur. Sebab, UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa DPRA harus menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur itu dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak gubernur diberhentikan. Jika tidak, maka Mendagri yang mengusulkan kepada presiden," kata kandidat doktor ini.

"Jadi ini boleh-boleh saja, karena situasional, terutama soal waktu, sudah lewat masanya. Tapi soal pelantikan, ini ada normannya dalam UUPA dan belum lewat masanya." 

Sesuai Pasal 69 huruf c UUPA dan Pasal 50 ayat (3) Tatib DPRA, kata Zainal, pelantikan Gubernur di hadapan Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRA atau tempat lain berdasarkan rekomendasi DPRA.

"Kalau berdasarkan UU 10 Tahun 2016 dilantik di ibukota negara. Tapi UU ini tak bisa digunakan karena soal pelantikan gubernur ada diatur dalam UUPA," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...