Kemendagri Sarankan APBA 2021 Dalam Bentuk Qanun

Kemendagri Sarankan APBA 2021 Dalam Bentuk Qanun
Anggota Badan Anggaran DPRA Ali Basrah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota Badan Anggaran DPRA Ali Basrah mengatakan, Kemendagri menyarankan agar pelaksanaan anggaran 2021 menggunakan dasar hukum qanun.

Eksekutif-legislatif pun diminta untuk melakukan pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.

“Saya sudah mendengar dari Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah sudah memerintahkan unsur dari Pemerintah Aceh agar anggaran 2021  dibahas bersama dengan DPRA sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan,” kata Ali Basrah yang juga ketua tim pembahas anggaran 2021 DPRA, kemarin.

Meski begitu, lanjut ketua Fraksi Golkar DPRA ini, perintah Kemendagri tersebut masih dalam bentuk lisan, atau tak disampaikan secara resmi dalam bentuk surat.

“Itu yang saya dengar dan disampaikan langsung oleh ketua DPRA kepada saya,” katanya.

Menurut Ali Basrah, dengan adanya perintah dari Kemendagri, telah terbangun sedikit kesejukan yang berpotensi merubah suasana.

“Sudah ada kesejukan dan sudah ada rasa damai, semuanya sudah tidak ada masalah, apalagi perintah peraturan perundangan memang demikian, setiap APBD sebelum disahkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama antara eksekutif-legislatif,” katanya.

“Jadi dengan adanya perintah Kemendagri tersebut, sekarang posisi DPRA tinggal menunggu arahan pimpinan DPRA serta arahan dari Ditjen Bangda Kemendagri, serta menunggu kedatangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ke DPRA untuk pembahasan bersama.”

Seperti diketahui, relasi eksekutif-legislatif memburuk sejak beberapa bulan terakhir, bahkan sampai pada level yang relatif mengkhawatirkan.

Terutama telah berdampak pada proses pembahasan anggaran daerah, baik itu anggaran perubahan 2020 maupun APBA 2021.

Bahkan dewan mendapati informasi bahwa Pemerintah Aceh telah merencanakan peraturan gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan APBA 2021.

Sumbatnya komunikasi politik bahkan telah membawa DPRA sampai menggunakan hak kontitusinya yakni hak interpelasi.

Lihat: Diam-diam, Nova Ternyata Telah Rencanakan Pergubkan APBA 2021

Lewat paripurna beberapa waktu lalu, DPRA bahkan telah memutuskan untuk meningkatkan status interpelasi tersebut.

Liihat juga: Sudah Puluhan Anggota DPRA Teken Usul Hak Nyatakan Pendapat Terhadap Nova

Wakil Ketua DPRA Safaruddin baru-baru ini mengatakan, kalangan legislatif langsung memilih menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Rubrik

Komentar

Loading...