Kematian Terkait Covid 4 Kali Lipat Data Pemerintah

Kematian Terkait Covid 4 Kali Lipat Data Pemerintah

BERITAKINI.CO | Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 mencatat perbedaan data kematian akibat virus corona yang dilaporkan pemerintah dengan data kematian yang dikumpulkan relawan LaporCovid-19. Perbedaan itu berkisar 2,5 hingga 4,2 kali lipat.

Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan selama penanganan pandemi di Indonesia, data kematian yang dilaporkan pemerintah masih belum mengacu pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO). Khususnya terkait pelaporan korban untuk menyertakan seluruh data terduga dan terkonfirmasi Covid-19. 

"Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 sejak bulan Mei dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2.5-4.2 kali lipat dari angka kematian terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR," tulisnya dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9).

"Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 sejak bulan Mei dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2.5-4.2 kali lipat dari angka kematian terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR," tulisnya dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9).

Diketahui, laporan resmi yang dirilis pemerintah pusat per Sabtu (5/9) tercatat 7.940 orang meninggal dunia akibat Covid-19 di Indonesia.

Catatan perbedaan data kematian itu merupakan satu dari enam poin catatan Koalisi LaporCovid-19 selama pandemi di Indonesia. 

Poin kedua, koalisi juga menyoroti soal sikap pemerintah yang belum membuka data statistik Covid-19 secara transparan ke publik. Di antaranya terkait jumlah tes berbasis PCR di tiap kabupaten/kota. 

Menurut Koalisi, zonasi wilayah hendaknya dibangun dari jumlah pemeriksaan yang memadai. 

"Kriteria zona hijau tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, perlu dievaluasi karena dapat memberikan rasa nyaman 'semu' dan menurunkan kewaspadaan masyarakat," kata dia.

Selanjutnya, koalisi juga menyoroti soal aktivitas sekolah dan ekonomi yang sudah dibuka di tengah peningkatan positiviy rate dan penambahan kasus harian yang mencapai ribuan orang.

"Ini berisiko memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan. Kami harap pemerintah meninjau ulang pembukaan sekolah di zona manapun," kata dia.

Poin selanjutnya, berdasarkan laporan yang dikumpulkan relawan LaporCovid-19 dari chatbot laporan warga, menunjukkan banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan, tidak menjaga jarak aman, serta abai memakai masker. 

"Laporan keramaian menjadi laporan terbanyak yang kami dapatkan," ucap dia.

Selain itu, Koalisi juga banyak menerima laporan terkait kluster perkantoran, namun terdapat kecenderungan ditutupi oleh pengelola perkantoran atau gedung. 

Hal ini, menurut dia, menyebabkan kekhawatiran dari para pekerja karena bisa meningkatkan risiko penularan. 

"Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya transparansi informasi dan jaminan keselamatan pekerja," kata Irma.

Poin terakhir dari catatan LaporCovid-19 adalah terkait laporan tentang maraknya stigmatisasi yang dialami tenaga kesehatan. 

Ia menyebut berdasar survei yang dilakukan LaporCovid-19 terkait stigmatisasi terhadap penyintas Covid-19, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun masyarakat umum, juga menunjukkan lebih dari separuhnya mengalami stigma. Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran. 

"Oleh karena itu, kami harap semua pihak, utamanya pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini, karena stigma bisa memperdalam dampak pandemi," ucap Irma.

Rubrik
Sumber
CNNIndonesia

Komentar

Loading...