Kejati Aceh Tahan Empat Tersangka Korupsi Proyek Jalan Muara Situlen Aceh Tenggara

Kejati Aceh Tahan Empat Tersangka Korupsi Proyek Jalan Muara Situlen Aceh Tenggara

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan empat tersangka korupsi proyek Jalan Muara Situlen-Gelombang, Kabupaten Aceh Tenggara tahun anggaran 2018.

Empat tersangka itu masing-masing, JNK dalam kapasitasnnya sebagai KPA (mantan kepala UPTD Dinas PUPR Aceh), SA sebagai PPTK, KN dan KR masing-masing selaku rekanan.

Sebelumnya, jaksa menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, tapi satu di antaranya telah meninggal dunia.

Adapun keempat tersangka tersebut ditahan mulai Senin (15/3/2021) untuk proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Mereka dititipkan di Rutan Kelas IIB Banda Aceh di Kajhu, Aceh Besar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf menjelaskan, hasil penyelidikan, proyek senilai Rp 11,6 miliar lebih sumber DOKA Aceh Tenggara 2018 itu dikerjakan PT Pemuda Aceh Konstruksi di mana direktur perusahaan itu adalah K.

Proyek itu mengalami addendum Kontrak Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018 tanggal 19 Oktober 2018 dengan item pekerjaan yang mengalami perubahan pekerjaan senilai Rp 4,42 miliar lebih atau telah melebihi 10 persen dari pekerjaan utama yaitu 41,6 persen.

Setelah dilakukan rekayasa lapangan, kata Muhammad Yusuf, maka jumlah total harga pekerjaan masing-masing terjadi perubahan yakni untuk kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp 10 miliar, berkurang menjadi Rp 2,13 miliar lebih.

Sedangkan kegiatan Peningkatan Jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II dengan jumlah total harga pekerjaan awalnya sebesar Rp 1,68 miliar lebih, meningkat menjadi Rp 9,55 miliar lebih.

Bahwa terhadap Terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 12-AC/UPTD V/PUPR/APBA/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang CS Aceh Tenggara (Otsus Kab/Kota) Tahun Anggaran 2018 terjadi tiga kali perubahan/addendum, dan telah selesai dilaksanakan dan diserahteri makan serta dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali yaitu pencairan uang muka Rp 2,33 miliar lebih pada 5 September 2018; termin I sebesar Rp 5,12 miliar lebih pada 28 November 2018; dan termin akhir sebesar Rp 4,23 miliar lebih pada 26 Desember 2018.

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis, ditemukan jumlah total harga berdasarkan hasil perhitungan volume terpasang serta mutu yang sesuai persyaratan kontrak dan spesifikasi umum Bina Marga senilai Rp 6,38 miliar lebih dari nilai kontrak Rp 11,68 miliar lebih,” jelas Muhammad Yusuf.

Untuk itu, Jaksa penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Aceh.

Sedang terhadap para tersangka tersebut diterapkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Rubrik

Komentar

Loading...