Kejati Aceh Lidik Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRK Agara

Kejati Aceh Lidik Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRK Agara
ILUSTRASI

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, tengah menangani kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRK Aceh Tenggara tahun 2010-2014. Saat ini, proses kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan.

“Sedang dalam lidik tim Pidsus,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Aceh, Munawal SH, Selasa (13/11/2018).

Sebelumnya, dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif ini dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI oleh LSM LP2IM Aceh Tenggara. Laporan itu disampaikan pada bulan Mei 2018 lalu.

“Karena kasusnya di Aceh, Kejagung memerintahkan kita untuk menindaklanjutinya,” kata Munawal.

Kata Munawal, penyelidikan kasus itu sudah ditangani oleh tim Pidsus Kejati Aceh sejak dua pekan lalu.

Penyidik juga telah memanggil dan memeriksa beberapa pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

“Ada beberapa saksi yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya. Saya lupa jumlahnya berapa,” kata Munawal.

Kasus ini bermula dari temuan BPK RI yang menemukan sejumlah anggaran di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Tenggara, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, oleh Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2iM) Agara dilaporkan ke Kejagung RI hingga akhirnya berlabuh di Kejati Aceh.

Ketua LP2IM Aagara Sopian Desky SH, kepada BERITAKINI.CO beberapa waktu lalu mengatakan, berdasarkan temuan BPK, perjalanan dinas DPRK Agara itu diduga bermasalah sejak tahun 2010- 2014.

Berdasarkan LHP BPK-RI, kata dia, kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan wakil rakyat itu untuk tahun 2014 dan 2015 saja mencapai Rp 800 juta lebih.

“Lain lagi jika dihitung sejak 2010 hingga 2014," kata Sopian.

Meski sebagaian anggota dewan telah mengembalikan uang kerugian secara bertahap, kata dia, dalam kasus itu telah terjadi pelanggaran hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Kita minta Kejati Aceh secepatnya menuntaskan kasus perjalanan dinas fiktif wakil rakyat Agara itu," pinta Sopian.

Rubrik

Komentar

Loading...