Kejati Aceh Bidik Dugaan Penyimpangan Dana Peremajaan Sawit Rakyat

Kejati Aceh Bidik Dugaan Penyimpangan Dana Peremajaan Sawit Rakyat
Ilustrasi peremajaan sawit

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah menyelidiki dan menemukan adanya dugaan tindak pidana pada praktik Program Peremajaan Sawit Rakyat selama tiga tahun anggaran, 2018, 2019, dan 2020 di Aceh.

Jaksa pun meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan untuk mencari bukti-bukti serta menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan ditetapkan sebagai tersangka.

Kasi Penkum Humas Kejati Aceh, Munawal menjelaskan, dana peremajaan sawit rakyat yang bersumber dari APBN tersebut bernilai total Rp 684,8 miliar untuk tiga tahun anggaran.

Masing-masing, Rp 16 miliar pada 2018, Rp 243,2 miliar pada 2019, dan Rp 425 miliar pada 2020.

“Proses pengajuan dana, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya mengacu pada Permentan Nomor 18/KB.330/5/2016 tetang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit, Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/KPTS/KB.120/2017 tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, dan perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Koperasi dan Pihak Bank,” jelas Munawal, Jumat (12/3/2021).

Berdasarkan regulasi itu, proses pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.

“Jadi yang mengajukan permohonan itu adalah ketiga pihak tersebut dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan kabupaten selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan dari masing-masing kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, kemudian hasil verifikasi oleh pihak Kabupaten di teruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi, dan hasil verifikasi selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian RI,” jelasnya.

Selanjutnya, lanjut Munawal, dari hasil verifikasi dari Dirjenbun dikeluarkan rekomendasi teknis yang didalamnya yaitu berupa nama pengusul, lokasi kebun, jumlah luas dan calon penerima dan calon lahan (CPCL). Selanjutnya Dirjenbun mengirimkan rekomendasi teknis tersebut ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana ke para pekebun.

“Penerima dana adalah pekebun dan secara mekanisme dana yang sudah masuk ke rekening pekebun langsung di pindah bukukan (Escrow Account) ke rekening Poktan, Gapoktan dan Koperasi. Dan para pihak itulah yang memanfaatkan dana dari BPDPKS untukperemajaan kelapa sawit,” katanya.

Sementara fakta-fakta yang diperoleh, kata Munawal, secara garis besar ditemukan adanya kelemahan dalam proses verifikasi. Selain itu, dana yang diperuntukan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap item kegiatan/pengadaan.

“Kemudian adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul,” ungkapnya.

Dengan ditingkatkannya ke tahap penyidikan, lanjut Munawal, diharap Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan negara.

Rubrik

Komentar

Loading...