Kebijakan Stickering BBM Subsidi Dinilai Telah Permalukan Rakyat Aceh, Plt Gubernur Digugat Rp 1 Triliun

Kebijakan Stickering BBM Subsidi Dinilai Telah Permalukan Rakyat Aceh, Plt Gubernur Digugat Rp 1 Triliun

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Sebanyak 24 warga Aceh melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Aceh ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

Pemerintah Aceh digugat atas kebijakan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 540/9186 Tahun 2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Program Stickering pada Kendaraan sebagai Strategi untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

Para penggugat menyatakan telah dirugikan haknya dan dipermalukan atas kebijakan stickering BBM tersebut.

Lihat: Cegah Orang Pura-pura Tak Mampu 'Minum' Premium, Aceh Tandai Mobil dengan Stiker

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan menempel stiker pada kendaraan masyarakat yang dinilai layak mengonsumsi BBM bersubsidi baik premium maupun solar.

Pada stiker tersebut dibubuhkan kalimat sindirian, seperti "Bukan untuk Masyarakat yang Pura-pura Tidak Mampu" untuk stiker BBM Premium, dan "Subsidi untuk Rakyat Bukan untuk Penimbun Jahat" untuk Solar bersubsidi.

Namun, kendaraan-kendaraan mewah tetap boleh mengonsumsi BBM subsidi, asalkan mau memasang stiker tersebut di mobil mereka.

Lihat: Ternyata Mobil Mewah Tetap Boleh 'Minum' BBM Subsidi di Aceh, Asalkan?

Hal ini pula, di antaranya, yang dinilai para penggugat telah merugikan mereka sebagai warga negara.

"Bahwa perbuatan melabelisasi/stickering terhadap kendaraan sangat merugikan kami selaku masyarakat Aceh dan warga negara Indonesia, di mana kami tidak dapat melakukan pengisian BBM jenis premium dikarenakan kami tidak memasang stiker tersebut," bunyi salah satu poin dari gugatan mereka.

Salah seorang penggugat, Meirizal menilai, penerbitan surat edarat tersebut juga telah melampaui kewenangan Plt gubernur Aceh.

"Kita melihat ada poin yang menyatakan kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan yang telah melunasi pajak. Padahal tentang ini kita tahu telah diatur sendiri dalam undang-undang. Artinya, Plt gubernur terlah melampaui kewenangannya," katanya.

Lalu, kata Meirizal, surat edaran tersebut bukanlah produk peraturan perundang-undangan atau hanya bersifat himbauan, namun dalam praktiknya di lapangan telah menjadi aturan.

"Kalau tidak ada stiker, tidak akan diisi BBM bersubsidi. Ini kan telah merugikan hak konsumen," katanya.

Lihat: Nova ke Nova: Bapak Satu-satunya Gubernur yang Mempermalukan Rakyat Aceh

Kemudian, lanjut Meirizal, dalam stiker tersebut juga mengandung kalimat yang menghina rakyat Aceh.

"Dari segi sosial sangat mencerminkan kalimat yang memalukan, tidak etis, memojokkan dan merendahkan martabat masyarakat Aceh," katanya.

"Karena itu kita ajukan gugatan class action ini, di mana salah satu poin gugatan kami meminta Pemerintah Aceh membayar ganti rugi immateril kepada rakyat Aceh senilai Rp 1 triliun."

Rubrik

Komentar

Loading...