Kebijakan Stickering BBM Dicabut, Seperti Apa Nasib Gugatan Rp 1 Triliun 24 Warga Aceh?

Kebijakan Stickering BBM Dicabut, Seperti Apa Nasib Gugatan Rp 1 Triliun 24 Warga Aceh?
Akademisi Unsyiah Kurniawan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya mencabut Surat Edaran Nomor 540/9186 tanggal 2 Juli 2020 tentang Program Sitckering BBM.

Kebijakan yang berjalan selama dua bulan ini sempat menimbulkan kontroversi, bahkan dijadikan salah satu materi interpelasi kalangan legislatif Aceh terhadap Pemerintah Aceh.

Lihat: Plt Gubenur Aceh Cabut Kebijakan Stickering BBM Bersubsidi

Karena kontroversial, sebanyak 24 warga Aceh juga menggugat kebijakan Plt gubernur Aceh itu ke pengadilan.

Para penggugat menyatakan telah dirugikan dan dipermalukan atas kebijakan stickering BBM tersebut.

Pengadilan Negeri Banda Aceh pun telah menindaklanjuti gugatan class action tersebut dengan memberitahukan para penggugat untuk mengikuti sidang perdana, Senin pekan depan. Namun faktanya, objek perkara tersebut kini telah dicabut.

Lihat juga: Gugatan Stickering BBM Rp 1 Triliun Disidang Pekan Depan

Lalu, seperti apa nasib gugatan tersebut?

"Jangan lupa, saat kebijakan itu berjalan, sejumlah warga merasakan dampak kerugian. Karena itu, saya menilai, tetap bisa digugat ke pengadilan, namun petitumnya tidak lagi pembatalan atau pencabutan kebijakan, tapi meminta pada hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat yakni mengganti kerugian yang timbul selama kebijakan itu berjalan," kata Akademisi Unsyiah, Kurniawan saat dimintai pendapatnya, Sabtu (17/20/2020).

Kurnia menjelaskan, dicabutnya suatu keputusan atau kebijakan oleh pejabat negara tidak bermakna menghapus dugaan kesalahan.

Pejabat negara yang telah mengeluarkan suatu kebijakan itu tetap bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat yang merasa menderita kerugian saat kebijakan itu berlaku.

"Kendati kebijakan sudah dicabut, kerugian yang sudah ditimbulkan sebelum dicabut, bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya.

Karena itu, lanjut Kurniawan, melihat tuntutan yang dilayangkan oleh 24 warga Aceh bahwa mereka mengaku telah dirugikan, maka gugatan tersebut bisa terus berjalan.

Lihat: Kebijakan Stickering BBM Subsidi Dinilai Telah Permalukan Rakyat Aceh, Plt Gubernur Digugat Rp 1 Triliun

Tinggal lagi, lanjut Kurniawan, para penggugat melakukan pembuktian-pembuktian kerugian yang dialami selama berlakunya kebijakan tersebut.

 Lihat: Kebijakan Stickering Digugat Rp 1 Triliun, Ini Undang-undang yang Diduga Dilanggar Nova

Kurniawan juga menilai bahwa pencabutan surat edaran tersebut secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai bukti atau pengakuan bahwa kebijakan pemerintah tersebut salah.

Seperti diketahui, sebanyak 24 warga Aceh menggugat Pemerintah Aceh atas kebijakan Stickering BBM tersebut.

Mereka di antaranya meminta hakim menghukum Pemerintah Aceh dengan mencabut surat Edaran Nomor 540/9186 Tahun 2020 tentang Program Stickering Pada Kendaraan Sebagai Strategi untuk Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran.

Dalam dalilnya, para penggugat juga menjelaskan bahwa kebijakan itu telah merugikan dan mempermalukan masyarakat Aceh secara luas. Para penggugat, misalnya, tak bisa mengisi BBM premium dikarenakan mereka tidak memasang sticker tersebut.

Sementara, para penggungat menilai, pada stiker itu juga dibubuhkan narasi yang mencerminkan kalimat yang memalukan, tidak etis, memojokkan dan merendahkan martabat masyarakat Aceh.

Itulah sebabnya, mereka juga meminta hakim untuk menghukum tergugat membayar kerugian immateril kepada masyarakat Aceh senilai Rp 1 triliun.

Rubrik

Komentar

Loading...