Kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh yang Berpotensi Diinterpelasi Versi Fraksi Gerindra

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Aceh yang Berpotensi Diinterpelasi Versi Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Gerindra DPRA Abdurrahman Ahmad

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Fraksi-fraksi di DPRA kini sedang menyusun materi interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, masih menunggu draf dari masing-masing fraksi sebelum dibawa ke badan musyawarah.

Lantas apa saja yang kebijakan Pemerintah Aceh yang berpotensi untuk diinterpelasi. BERITAKINI.CO mewawancarai sejumlah pimpinan fraksi di DPRA. Salah satunya adalah Fraksi Gerindra.

Berikut rangkumannya:

Refocusing Anggaran untuk Covid-19

Ketua Fraksi Gerindra DPRA Abdurrahman Ahmad menilai kebijakan Pemerintah Aceh ini telah menjadi salah satu isu menonjol saat ini.

Terutama karena kebijakan penyesuaian tersebut masih sangat gelap.

Informasi yang diperoleh, Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian APBA 2020 mencapai Rp 1,7 triliun. Lantas berubah, menjadi Rp 2,3 triliun.

Tapi pemerintah tak pernah memberitahukan penjabarannya. Sehingga tak diperoleh kondisi sebenarnya berapa total anggaran yang difokuskan untuk penanganan dampak Covid-19.

Namun begitu, publik menilai bahwa anggaran untuk penangan Covid-19 sudah tersedia. Tapi fenomena penanganan dampak Covid-19 di Aceh tetap terkesan berjalan tak tentu arah. Penularan masih tak terkendali, ekonomi tak bergerak, daya beli masyarakat menurun akibat kehilangan pekerjaan.

Kebijakan Proyek Multi Years

Program ini dilandasi MoU antara Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPRA 2014-2019 yang kemudian masuk ke dalam Qanun APBA 2020

Namun DPRA periode 2019-2024 telah membatalkan MoU dengan Pemerintah Aceh tersebut baru-baru ini.

Namun hal itu tak mempengaruhi Pemerintah Aceh untuk tetap menjalankan proyek-proyek tahun jamak tersebut. Total sebanyak 15 paket senilai Rp 2,4 triliun sudah dilelang dengan skema satu kali kontrak.

Kebijakan Pemerintah Aceh ini akan menjadi salah satu yang berpotensi diinterpelasi.

Kebijakan Meniadakan Perubahan APBA 2020

Informasi yang diperoleh Fraksi Gerindra di DPRA, Pemerintah Aceh berdalih saat ini tak perlu lagi melakukan perubahan Qanun APBA 2020. Cukup dengan melakukan penyesuaian APBA lewat Peraturan Gubernur Aceh Tentang Perubahan Penjabaran APBA 2020.

Padahal semua tahu bahwa telah terjadi banyak pergeseran belanja, atau pemangkasan anggaran pada SKPA-SKPA yang dananya difokuskan untuk membiayai penanganan Covid-19.

Selain itu, penerimaan Aceh dari otsus juga berkurang. Artinya, perubahan APBA 2020 mutlak harus dilakukan.

Rubrik

Komentar

Loading...