Kapolda Aceh Pastikan Gunakan UU TPPU Jerat Bandar Narkoba

Kapolda Aceh Pastikan Gunakan UU TPPU Jerat Bandar Narkoba

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada menegaskan akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat bandar narkoba.

“Saya mohon dukungan pak kajati, pak ketua pengadilan, kita akan terapkan TPPU. Hanya dengan dimiskinkan. Saya pastikan akan kita kenakan TPPU,” kata Wahyu dalam gelaran kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolda Aceh, Rabu (23/9/2020).

Hadir antara lain, Pangdam IM Mayjen Hassanudin, perwakilan Pemerintah Aceh, ketua DPRA, ketua Pengadilan Tinggi Aceh, kajati Aceh, mewakili kepala BNNP Aceh, Kabinda, Bea Cukai Provinsi Aceh, tokoh masyarakat dan ulama.

“Para pelaku membahayakan generasi muda kita. Mereka tak peduli itu. Yang penting dapat duit. Kenapa kita harus kasihan. Dia tidak kasihan dengan rakyat kita. Pak diresnarkoba, mainkan!” katanya.

Sebelumnya, Wahyu juga mengingatkan agar situasi pandemi Covid-19, tidak boleh membuat aparat menjadi lengah.

“Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, khususnya bandar dan pengedar narkoba untuk memasukkan barang-barang haram ini ke wilayah Aceh,” katanya.

Dia juga mengakui bahwa tantangan menghadapi para pelaku ini memang luar biasa. Karena memang bisnis narkoba menjanjikan uang dalam jumlah yang luar biasa.

Di samping peralatan yang mereka gunakan juga cukup canggih.

“Kalau masuk ke Aceh itu menggunakan kapal-kapal yang kadang membuat kita terkendala dengan apa yang mereka miliki. Tapi situasi ini membuat kita akan terus berusaha, memacu kita untuk terus berjuang. Tidak ada kata mundur,” katanya.

Karena kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa, yang harus diperangi. Tidak bisa diselesaikan secara parsial. Semua harus berkolaborasi.

Menurut Wahyu, pemberantasan harus dilakukan dari dua. Pertama adalah supply reduction atau memutus rantai pasokan. Men-tracking arus pasokan, dan menangkap bandar-bandar besar.

“Kalau kita nangkap yang kecil-kecil, tak akan selesai ini,” katanya.

Namun, kata Wahyu, supply reduction tak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan demand reduction.

“Selama masih ada permintaan, maka pasokan tetap akan terus dilakukan. Inilah yang jadi tugas kita bersama, mengoptimalkan fungsi pencegahan,” katanya.

Kapolda menyadari bahwa para ulama, pemerintah daerah, guru, tokoh masyarakat, semua sudah bergerak untuk melakukan pencegahan.

“Tapi pertanyaan kita masih sama, mengapa kok masih banyak juga barang-barang itu?” katanya.

Dan yang lebih memprihatinkan lagi serta harus menjadi perhatian bersama adalah Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Sehingga menimbulkan kontradiktif.

“Berarti masih ada juga yang bermain-main, masih ada yang berbisnis, dan masih ada orang-orang yang memakai. Ini harus jadi perhatian kita,” katanya.

Aceh juga patut prihatin bahwa stigma yang terbangun yang cenderung negatif dan identik dengan narkoba.

“Ketika ada penangkapan, ganja misalnya, baik di Jakarta, Lampung, atau Pulau Jawa, semua bilangnya pasti dari Aceh," katanya.

Begitu juga ketika ada penangkapan sabu di luar sana, juga kerap disebut jaringan Aceh.

“Bagi saya ini sangat menyakitkan. Apa kita tidak bisa merubah ini?,” katanya.

“Inilah PR-PR yang harus kita hadapi. Saya juga mohon dukungan pak kabinda, pak pangdam.”

Sebelumnya, Diresnarkoba Polda Aceh Kombes Ade Sapari menyampaikan jumlah barang bukti narkotika yang berhasil ungkap tahun 2020 oleh jajarannya masing-masing ganja kering sebanyak 372,6 kg, sabu sebanyak 80,2 kg dan ekstasi sebanyak 27.400 butir. Semua barang bukti itu telah dimusnahkan.

Rubrik

Komentar

Loading...