Kadisparbudpora Pidie Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah

Kadisparbudpora Pidie Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah

BERITAKINI.CO, Sigli | Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie telah menetapkan mantan Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga (Kadisparbudpora) Pidie, Arifin sebagai tersangka kasus korupsi.

Penyidik Kejari Pidie juga sudah mengiriman surat panggilan untuk memeriksa Arifin sebagai tersangka yang dijadwalkan pada Kamis kemarin (25/10/2018). Surat panggilan tersebut dikeluarkan 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kajari Pidie, Efendi.

Kuasa Hukum Arifin, Muhammad Isa Yahya SH membenarkan bahwa jaksa telah memanggil kliennya.

Baca: Dugaan Korupsi, Jaksa Periksa Kadisparbudpora Pidie

Dalam surat panggilan Nomor: SP-/61/N.1.12/FD.1/10/2018 tersebut, Arifin dipanggil terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana kegiatan pengadaan tanah untuk sarana olahraga 2017 di Kecamatan Indrajaya, Pidie.

Belakangan diketahui Arifin tidak memenuhi panggilan penyidik Kamis kemarin.

Terkait hal itu, Muhammad Isa mengaku tidak mengetahui alasan mengapa Arifin tidak memenuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan sebagai tersangka.

Padahal, kata Muhamamd isa, dalam pemeriksaan sebelum-belumnya, Arifin selalu kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik Kejari Pidie.

Dalam kasus yang menjerat kliennya itu, Muhammad Isa menyebutkan, sebagai pengguna anggaran Arifin telah melakukan proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan atau aturan berlaku.

Untuk itu, kata Muhammad Isa, penyidik harus membaca ketentuan pasal 53 ayat (3) dan pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Penetapan harga tanah untuk kepentingan umum itu mengacu kepada hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)," ujarnya.

Penentuan harga tanah tersebut, sambung Muhammad Isa juga sudah melalui hasil rapat dan kesepakatan yang kemudian dilakukan pembebasan untuk proyek lapangan sepakbola dan atletik tahun 2017.

Sehingga, terhadap perjanjian lain di luar kesepakatan dalam musyawarah saat itu tidak ada kaitannya dengan kliennya.

Begitu juga mengenai perjanjian dengan pihak kedua sebagai pemilik tanah dengan pihak ketiga (makelar) yang dipermasalahkan jaksa, hal itu juga tidak adanya relevansi masalah pengadaan tanah.

“Terkait ada uang yang keluar dari rekening pemilik tanah, itu tidak ada kaitannya klien saya ," kata Muhammad Isa.

Terpisah, Kepala Kejaksaan (Kajari) Pidie, Efendi SH MH, dihubungi wartawan, Kamis (25/10/2018) masih enggan berkomentar banyak terkait penyidikan kasus dugaan mark up dana pengadaan tanah lapangan bola atletik tahun 2017.

"Saya masih di Banda Aceh, Senin (29/10/2018), kita rilis kepada rekan wartawan," kata Efendi melalui sambungan telpon.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...