Jika Gugatan Ditolak, Ini Pasal-pasal UUPA yang Kemungkinan akan Jadi Target Dikikis

Jika Gugatan Ditolak, Ini Pasal-pasal UUPA yang Kemungkinan akan Jadi Target Dikikis
Konferensi pers Lintas Partai di DPRA | BERITAKINI.CO/Dadang Heryanto

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kalangan DPRA memiliki kekhawatiran bahwa sejumlah pasal dalam UUPA akan menjadi sasaran selanjutnya jika judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi nantinya ditolak.

Ketua Fraksi Demokrat di DPRA Ibrahim mengatakan, pasal-pasal seperti yang mengatur tentang persetujuan gubernur Aceh terkait pengangkatan Kapolda dan Kajati Aceh kemungkinan akan mengalami nasib serupa dengan dua pasal yang baru-baru ini dicabut, yakni Pasal 57 dan 60 UUPA.

“Karena itu, pada prinsipkan kami Fraksi Demokrat tak setuju dengan pencabutan dua pasal lewat UU Pemilu itu,” kata Ibrahim dalam konferensi pers Lintas Fraksi di DPRA dalam menyikapi fenomena pembonsaian UUPA oleh Pemerintah Pusat, Senin (2/10/2017) di Media Center DPRA.

Apalagi, kata dia, para pembuat UU Pemilu tak pernah berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPRA sebelum mengesahkan UU tersebut.

Baca: Lintas Fraksi DPRA Nilai Ada yang Suplai Informasi Keliru ke Panja RUU Pemilu

“Kami di DPRA tak pernah satu pun merasa ada yang diajak berkonsultasi, begitu juga dua wakil Demokrat asal Aceh di DPR RI, juga tak pernah dikomunikasikan ihwal pencabutan dua pasal ini,” katanya.

Anggota DPRA Djasmi Has yang hadir mewakil Fraksi Nasdem juga mengatakan hal senada. Menurut dia, jika tak diperjuangkan maka UUPA bisa akan digerogoti terus. Dan yang berbahayanya, jika akhirnya DPR menggagas pencabutan pasal yang mengatur tentang dana Otsus untuk Aceh.

Seperti diketahui, sejak disahkan UUPA, Aceh menerima suntikan dana segar yakni Dana Otonomi Khusus yang setara 2 persen DAU APBN selama 15 tahun, dan 1 persen DAU APBN selama 5 tahun.

“Apalagi ini (pencabutan pasal UUPA) memang bukan yang pertama, sudah berulang kali UUPA dikikis. Kalau nantinya dicabut lagi Pasal 183 UUPA, misalnya, ini tentu bisa membuat kacau lagi. Dana Otsus bisa hilang. Karena itu, kita harus kompak,” katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi PPP Murdani mengatakan, apa yang dilakukan pusat terhadap Aceh ini adalah sebuah penghiatan.

“Penghiatan ini bukanlah yang pertama dilakukan rezim Pemerintah Indonesia pada Aceh. Kini, penghiatan itu kembali dilakukan dengan mencabut pasal demi pasal dalam UUPA,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak dalam kapasitas menilai esensi dari pencabutan dua pasal tersebut. “Tapi lebih kepada kebijakan pencabutannya yang merupakan bentuk penghianatan,” katanya.

Dan jika dibiarkan, maka penghiatan demi penghiatan ini akan terus dilakukan rezim Indonesia terhadap Aceh, yang katanya daerah modal ini.

“Karana itu, gerakan perlawan ini harus didasari dengan kekompakan semua elemen di Aceh,” katanya.

Seperti diketahui, DPRA saat ini sedang melakukan gugatan ke MK ihwal pencabutan dua pasal UUPA lewat UU Pemilu.

Besok, sidang lanjutannya akan digelar di MK. Sejumlah anggota DPRA mengatakan akan menghadiri langsung sidang tersebut.

Sebagiannya mereka telah bertolak ke Jakarta sore tadi. Sebagian lainnya dijadwalkan akan berlangsung besok.

Adapun konferensi pers siang tadi dihadiri masing-masing, Ketua Fraksi Prati Aceh Iskandar Alfarlaki, Ketua Fraksi PAN Asrizal H Asnawi, Ketua Fraksi Golkar Zuriat Suparjo, Ketua Fraksi Demokrat Ibrahim, Ketua Fraksi PPP Murdani serta angggota Fraksi Nasdem Djasmi Has.

Rubrik

Komentar

Loading...