Jika Akui Kedaulatan Israel, Indonesia Akan Dapat Kucuran Dana Miliaran Dolar Dari Amerika Serikat

Jika Akui Kedaulatan Israel, Indonesia Akan Dapat Kucuran Dana Miliaran Dolar Dari Amerika Serikat

BERITAKINI.CO, | Pejabat Amerika Serikat mengatakan, Indonesia bisa mendapatkan tambahan kucuran dana miliaran dolar dari AS jika membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebagaimana kesepakatan sejumlah negara muslim baru-baru ini yang difasilitasi AS.

Kepala Eksekutif Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS (IDFC), Adam Boehler mengatakan, AS bisa melipatgandakan portofolio USD 1 miliar saat ini jika Indonesia membangun hubungan dengan Israel. IDFC adalah sebuah badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri. Hal ini disampaikan Boehler dalam sebuah wawancara di Hotel King David di Yerusalem pada Senin.

"Kami sedang membicarakannya dengan mereka," ujarnya, dikutip dari Aljazeera, Selasa (22/12/2020)

"Jika mereka siap, mereka siap dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan," lanjutnya.

Boehler mengatakan tak akan terkejut jika lembaganya mengucurkan dana untuk Indonesia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, dinaikkan sampai USD 1 atau 2 miliar lebih.

Para pemimpin Amerika dan Israel berharap lebih banyak negara bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel yang diumumkan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.

AS juga berharap Oman dan Arab Saudi akan bergabung, meskipun Boehler mengatakan pendanaan DFC untuk kedua negara tersebut akan dibatasi karena organisasi tersebut tidak diizinkan untuk berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Melawan China

Boehler berada di Israel sebagai bagian dari delegasi bersama menantu Trump dan penasihat senior Jared Kushner. Di Maroko, Boehler mengatakan dia akan mengumumkan pembukaan cabang Prosper Africa pertama di Afrika Utara, sebuah inisiatif untuk meningkatkan bisnis antara AS dan Afrika.

Dia juga mengatakan lembaganya kemungkinan akan menjadi bagian dari sindikat hutang untuk membantu membiayai penjualan pelabuhan terbesar Israel di kota Haifa utara. Perusahaan Amerika dan perusahaan Emirat telah menunjukkan minat dalam tender tersebut, dan Boehler mengatakan dia akan melihat tawaran yang melibatkan orang Amerika atau sekutu seperti UEA.

Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Boehler membantu membentuk USD 3 miliar lembaga pendanaan bersama Israel-UEA-AS yang berbasis di Yerusalem untuk berinvestasi secara regional. Kepala pendanaan tersebut, penasihat senior Kedutaan Besar AS Aryeh Lightstone, mengatakan sejauh ini AS sedang melakukan uji tuntas pada lebih dari 10 kesepakatan potensial.

Salah satu kesepakatan potensial adalah pipa minyak di Israel, dan Boehler mengatakan lebih banyak lagi yang sedang dikaji karena AS sedang mencari cara bagaimana memperluas ekspor gas alam ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa untuk membantu melawan pengaruh Rusia dan China.

"Ini area yang menarik, dan ini adalah pasar yang sering tidak dimainkan oleh Amerika Serikat," kata Boehler.

Proyek infrastruktur

Di belahan dunia lain, Boehler mengatakan prioritas sebelum Trump keluar dari Gedung Putih adalah membantu negara-negara Amerika Latin yang berhutang miliaran ke China untuk proyek infrastruktur.

"Kami sedang dalam diskusi intensif untuk melihat apakah kami dapat melakukan sesuatu di sana, di mana mereka membutuhkan bantuan dari segi pembangunan, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari hutang China," jelasnya.

"Kita akan melihat apakah kita bisa menyelesaikannya sebelum 20 Januari," lanjutnya.

Sementara Presiden terpilih Joe Biden telah berjanji untuk mengubah sejumlah kebijakan pendahulunya. Boehler mengatakan lembaganya menikmati dukungan bipartisan dan dia mengharapkan keberlanjutan di bawah pemerintahan baru.

"Saya pikir mereka akan mengambil apa yang kami lakukan dan melangkah lebih jauh, dan saya berharap mereka melakukannya dan saya akan berada di sana untuk mendukung mereka," pungkasnya.

Indonesia Tutup Pintu untuk Israel

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menanggapi kebijakan sejumlah negara yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Retno Marsudi mengatakan, Indonesia tidak memiliki niatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagaimana negara muslim lainnya.

"Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Retno Marsudi di Jakarta pada Rabu (16/12/2020), dikutip dari Liputan6.com.

Dalam pernyataannya, Indonesia juga tetap berpegang teguh pada kesepakatan internasional dan amanat undang-undang.

"Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan dua state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan," jelasnya.

Sejauh ini, negara seperti UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko sepakat untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Menurut informasi dari The Jerusalem Post, Israel selanjutnya tertarik berdiplomasi dengan Oman dan Indonesia.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah juga merespons hal serupa.

"Kemlu tidak pernah berhubungan dengan Israel. Dalam menjalankan Politik Luar Negeri, Kemlu terhadap Palestina konsisten sesuai amanah konstitusi," jelasnya kepada Liputan6.com, Senin (14/12/2020).

Lebih lanjut, Faiza mengaku tidak tahu siapa sumber diplomatik yang dikutip oleh The Jerusalem Post.

"Saya tidak tahu sumber berita media Israel tersebut dan pejabat siapa yang dimaksudkan dari Indonesia. Kemlu faktanya tidak lakukan pendekatan ke pihak Israel," pungkasnya.

Rubrik
Sumber
merdeka.com

Komentar

Loading...