Jelang Hari Natal, MUI Keluarkan Fatwa Larang Umat Islam Menggunakan Atribut Agama Lain

Jelang Hari Natal, MUI Keluarkan Fatwa Larang Umat Islam Menggunakan Atribut Agama Lain

BERITAKINI.CO, Jakarta | Jelang Hari Raya Natal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang larangan umat Islam yang menggunakan atribut agama lain.

"Seperti kita ketahui MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 berbicara tentang penggunaan atribut satu agama oleh umat Islam dan MUI menegaskan bahwa itu adalah hal yang dilarang, namun demikian fatwa ini ditafsirkan oleh pihak-pihak yang mungkin perlu pelurusan," kata Sekjen MUI Jakarta. Robi Nurhadi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/12/2016).

Robi menegaskan, fatwa tersebut hanya berlaku Muslimin dan Muslimat, oleh karenanya dirinya meminta terhadap pihak lain untuk menghormatinya.

"Pelurusan ini lah yang perlu kita tegaskan, bahwa fatwa ini hanya untuk umat Islam, dan tentu saja para pihak diminta menghormati untuk tidak memaksakan hal itu kepada umat Islam. Setelah kami bermusyawarah di antara seluruh agama dipimpin oleh Wakapolda (Brigjen Suntana)," tegasnya.
Berikut Fatwa MUI tentang larangan penggunaan atribut agama non muslim.

1. Terbitnya Fatwa MUI Nomor 56 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016, tentang hukum menggunakan atribut non muslim perlu dihormati bersama.

2. Instansi terkait untuk dapat mensosialisasikan maksud dari fatwa tersebut, Pemda, Kepolisian bahkan MUI sendiri atau bahkan lembaga-lembaga yang lain.

3. Berikan pemahaman kepada para pengelola Mall, hotel, Usaha hiburan, tempat rekreasi, restoran dan perusahaan agar tidak memaksakan karyawan atau karyawati yang muslim untuk menggunakan atribut nonmuslim.

4. Semua pihak mencegah adanua tindakan main hakim sendiri, MUI meminta bahwa rekomendasi pertama dari fatwa Nomor 56 itu justru hormati keberagaman agama yang ada di Indonesia dan hormati kerukunan umat beragama yang ada. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan sweeping baik oleh siapapun, apalagi menggunakan fatwa ini untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan aksi sweeping dan tindakan main hakim sendiri.

5. Koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan langkah antisipasi terhadap kerawanan yang akan timbul dengan melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

6. Semua pihak agar tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku karena negara kita merupakan negara hukum. Ingat. Jangan main hakim sendiri, kedepankan hukum dan serahkan kepada pihak kepolisian.

7. Kita semua tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.*

Rubrik
Sumber
Okezone.com
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...