Jawaban Nova Tak Mengena, Usul Pemakzulan Pun Mengemuka di Paripurna Interpelasi

Jawaban Nova Tak Mengena, Usul Pemakzulan Pun Mengemuka di Paripurna Interpelasi

BERITAKINI.CO, Banda Aceh| Sejumlah anggota dewan merasa kurang puas atas jawaban yang disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam paripurna interpelasi DPRA, kemarin.

Alhasil, DPRA pun dinilai perlu menggunakan hak selanjutnya, yakni hak menyatakan pendapat.

Nova ditengarai melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk melanggar sumpah janjinya.

Usulan peningkatan penggunaan hak dewan itu awalnya meluncur dari anggota DPRA Muchlis Zulkifli. Muchlis yang merupakan Ketua Fraksi PAN DPRA ini menilai Nova telah melanggar aturan dalam hal penunjukkan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh Sayid Azhari.

Dalam undang-undang, kata Muchlis, memang tak diatur secara spesifik soal penunjukkan seorang Plt.

Tapi dalam Surat Edaran Kepala BPKN Nomor 2/SE/VII/2019 secara spesifik diatur tentang jangka waktu seorang pelaksana tugas.

"Saya bacakan, barangkali Pak Plt tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, karena dibisik oleh orang-orang yang tidak mengerti aturan," katanya.

Muchlis mengatakan, pada poin 3 angka 11 surat edaran itu jelas disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

Sementara diketahui, Sayid Azhari ditunjuk sebagai Plt BPBJ Setda Aceh pada September 2019 lalu dan baru diganti pada Agusuts 2020 lalu.

"Seperti pada paripurna sebelumnya, saya menilai bahwa DPRA sudah pantas untuk meningkatkan ke tahap pemakzulan," katanya.

Anggota DPRA Rizal Fahlevi Kirani juga menilai jawaban interpelasi yang disampaikan Nova hanya normatif.

"Setelah kita dengar dengan seksama, ternyata hanya normatif. Dan sibuk menghitung angka-angka," katanya.

Rizal menukilkan, bahwa berdasarkan RPJM Aceh, pemerintah periode ini menganut keterbukaan, bersih untuk mencapai Aceh Hebat.

"Hari ini terbukti bahwa Pemerintah Aceh sangat tertutup dan itu melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah," kata Rizal.

"Oleh karena itu, kita meminta pada DPRA untuk meningkatkan status konstitusionalnya, karena rakyat Aceh tak mau dipimpin oleh pemimpin bohong. Maka saya mengusulkan untuk segera dimakzulkan," katanya.

Sebelumnya, anggota DPRA Samsul Bahri juga menilai Nova layak dimakzulkan.

Apalagi, Nova tak sepenuhnya menjawab semua materi interpelasi yang disampaikan DPRA.

“Salah satu materi yang tidak bapak Plt jawab adalah tentang keberadaan Yuyun Ararah," kata Samsul Bahri.

Pria yang sering disapa Tiyong ini kemudian menegaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyerang pribadi Nova.

"Pak Nova adalah sahabat saya, kenapa ini muncul, karena jabatan bpk Nova Iriansyah sebagai Plt gubernur Aceh," katanya.

Menurut Tiyong, berdasarkan pemberitaaan media yang tidak pernah dibantah, Yunita atau Yuyun Arafah merupakan istri kedua dari Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Sementara berdasarkan data dan dokumen kepegawaian, Yunita Arafah sampai saat ini merupakan ASN di Unsyiah yang masih berstatus lajang alias belum menikah.

Padahal faktanya yang bersangkutan telah lama menjadi isteri kedua Plt gubernur, bahkan sudah dikarunia dua orang anak.

“Atas fakta tersebut saudari Yunita Arafah secara meyakinkan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi ,Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat,” kata Tiyong.

Sementara berdasarkan dokumen resmi Model BB.2-KWK yang dilaporkan pada negara saat pendaftaran sebagai Calon Wakil Gubernur Aceh pada 2016, lanjuta Tiyong, Nova Iriansyah tidak mencantumkan Yunita Arafah dan kedua anak mereka dalam daftar riwayat hidup.

“Namun diketahui saudari Yuyun Arafah sering diberikan fasilitas negara oleh saudara Plt gubernur. Hal ini menunjukkan saudara Plt gubernur telah melakukan pembohongan publik, menipu rakyat Aceh dan menipu negara,” katanya.

“Sebagai suami saudara Nova Iriansyah secara meyakinkan telah turut serta dan terlibat secara aktif menyembunyikan fakta, pemalsuan dokumen, dan melindungi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh istri keduanya tersebut.”

Padahal, sebagai pejabat negara, Nova Iriansyah dan keluarganya berkewajiban menjadi teladan untuk taat dan patuh pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Namun faktanya saudara Nova Iriansyah telah turut serta terlibat dan patut diduga sengaja memberi perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari Yunita Arafah,” katanya.

Karena itu, lanjut Tiyong, dapat disimpulkan secara meyakinkan saudara Plt Gubernur Aceh telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 47 Huruf f, yakni menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Lalu Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014 Pasal 61 Ayat 2 tentang Sumpah/Janji Kepala Daerah.

Kemudian, Perpres Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Gubernur/Wagub yang diantaranya berbunyi "menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya."

“Dengan demikian dapat disimpulkan, selama ini saudara Plt gubernur Aceh secara sadar dan meyakinkan telah melakukan pembohongan publik dan penipuan kepada negara. Karena itu kami meminta kepada pimpinan agar DPRA dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan atas perbuatan melanggar sumpah/janji jabatan yang telah dilakukan oleh saudara Plt Gubernur Nova Iriansyah.”

Rubrik

Komentar

Loading...