Jang-Ko Laporkan Pelayanan Buruk Damkar Bener Meriah ke Ombudsman

Jang-Ko Laporkan Pelayanan Buruk Damkar Bener Meriah ke Ombudsman

BERITAKINI.CO, Redelong | Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) melaporkan temuan kasus kelalaian dan layanan buruk pada Damkar Bener Meriah ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Rabu (2/9/2020).

Koordianator Jang-Ko, Maharadi mengatakan, laporan itu merupakan hasil analisis dengan kesimpulan bahwa pelayanan Damkar Bener Meriah belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2018.

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Dalam laporannya, Jang-Ko juga menilai bahwa Pemkab Bener Meriah penting untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maharadi meyatakan harus ada investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan Damkar di Kabupaten Bener Meriah.

“Sangat jelas bahwa insiden kebakaran yang terjadi dua hari secara beturut-turut di Pasar Simpang Tiga ndan Kampung Ujung Gele Bener Meriah beberapa hari lalu telah menunjukan pelayanan Damkar tidak memenuhi SPM,” katanya.

Ihwal alasan kerusakan Damkar menurutnya juga harus diinvestigasi karena mengandung dugaan korupsi.

“Agar tidak terulang kembali, permasalahan ini harus dituntaskan sampai ke akar masalahnya," kata dia.

Kata dia, meski saat ini Pemkab Bener Meriah sudah mendapat bantuan satu unit armada kebakaran, tak lantas hal itu bisa menjawab seluruh persoalan.

“Kami ingin agar evaluasi dilakukan secara serius terkait kelalaian yang telah terjadi belakangan ini,” ujarnya.

Jang-Ko berharap penuntasan kasus buruknya pelayanan damkar di Bener Beriah dilakukan sesegera mungkin, sehingga nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran dan peringatan bagi Pemkab Bener Meriah.

“Pihak Ombudsman Perwakilan Aceh menyatakan akan memproses laporan dari Jang-Ko paling lambat 14 hari setelah laporan tersebut diterima,” katanya. | Eri Tanara

Rubrik

Komentar

Loading...