Jaksa Bidik Dugaan Penyimpangan Dana BOK DKKB Pidie Jaya 2019

Jaksa Bidik Dugaan Penyimpangan Dana BOK DKKB Pidie Jaya 2019
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Mukzan SH MH

BERITAKINI.CO, Sigli | Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya sedang menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DKKB) setempat.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pidie Jaya, Andri Ferdiansyah yang dihubungi BERITAKINI.CO, Kamis (18/11/2021) mengatakan, sejauh ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 20 saksi terdiri dari petugas puskesmas dan DKKB.

Hasil pemeriksaan sementara, dugaan penyimpangan BOK tersebut mengarah pada dugaan belanja yang tidak tepat sasaran, fiktif, mark up atau tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan BOK.

"Soal indikasi itu sedang di dalami, intinya semua berpotensi adanya kerugian keuangan negara," terang Andri.

Sejak akhir September 2021 lalu, penyidik sudah meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Saat ini, penyidik masih menyiapkan berkas pengajuan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebelum penetapan tersangka.

"Kami sedang ekspos untuk menentukan permintaan audit kerugian negara," ujar Andri.

Ditelusuri BERITAKINI.CO, pada 2019, Pidie Jaya menerima sedikitnya Rp 9,1 miliar BOK sumber APBN. Saat itu, DKKB masih dipimpin oleh Munawar Ibrahim, yang kini telah menjabat sebagai kepala BKKBN Provinsi Jambi.

Alokasi itu seperti yang tercatat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

Sebagian anggaran tersebut, harusnya disalurkan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Pidie Jaya untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat. 

Rubrik

Komentar

Loading...