Muzakir Manaf Gaungkan Referendum, Pakar Hukum: Bisa Melalui Partai Aceh dan Gerindra

Muzakir Manaf Gaungkan Referendum, Pakar Hukum: Bisa Melalui Partai Aceh dan Gerindra
Pakar Hukum Mawardi Islmail/Ist

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Publik dihebohkan dengan pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) sekaligus Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau Mualem yang menyerukan referendum.

Itu disampaikannya dalam acara Haul Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan Ditiro, di Amel Convertion Hall, Senin, 27 Mei 2019 lalu.

Reaksi muncul beragam. Banyak yang mendukung agar itu direalisasikan, dengan salah satu opsi adalah merdeka, namun tetap dengan cara konstitusional. Tapi ada juga yang menilai bahwa seruan itu hanya sebagai ajakan atau pendapat.

Baca: Plt Gubernur Aceh Hargai Seruan Referendum Muzakir Manaf

Seperti penilaian Pakar Hukum Mawardi Ismail. "Itu kan hanya permintaan. Apakah dijalankan atau tidak, itu masalah lain," kata Mawardi yang dimintai pendapatnya, Kamis (30/5/2019).

Mawardi sempat menukilkan bahwa referendum pernah terjadi di Indonesia, tapi bukan dengan opsi merdeka.

Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985. UU itu menyatakan jika MPR ingin mengubah UUD 45 maka harus dibuat referendum. Namun harus ditanyakan lebih dulu pendapat rakyat.

Baca: Setelah Aceh, Wacana Referendum Sumatera Barat Mencuat

"Ini ditetapkan pada Taps MPR Nomor 2 Tahun 1983. Taps MPR tersebut pernah dicabut dengan Taps MPR Nomor 8 Tahun 1998. Undang-undang Nomor 5 itu pun dicabut dengan UU Nomor 6 tahun 1999," kata dia.

Mawardi Ismail pun menjelaskan, salah satu alasan referendum itu dicabut karena tidak diatur dalam UUD 1945.

"Kedua, kita juga harus melihat kembali bahwa dalam MoU Helsinky GAM dan RI itu sudah sepakat membentuk Pemerintahan Aceh yang adil dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Konstitusi Republik Indonesia," katanya.

"Jadi apapun wacana yang dikembangkan selalu harus dikembalikan pada konstitusi. Ide Mualem sah saja selama itu diperjuangkan secara konstitusional. Artinya, diperjuangkan secara resmi melalui saluran resmi."

Mawardi mencontohkan, Mualem bisa memperjuangkan referendum melalui partai politik PA dan Gerindra yang menjadi afiliasinya. Apalagi, GAM sudah sepakat menyalurkan aspirasi dan hak politiknya melalui partai politik khususnya melalui Partai Aceh.

"Jadi, Mualem bisa memperjuangkan ini melalui Partai Aceh dan juga Gerindra. Karena Mualem kan juga ketua Dewan Penasihat Gerindra Aceh. Perjuangan ini tentu harus melalui MPR. Karena dalam UUD 1945 belum ada aturan tentang referendum, maka perjuangan ini panjang. Harus melalui perubahan UUD 45. Apakah itu bisa atau tidak itu masalah lain," kata Mawardi.

Baca: Ghazali Abbas: Wacana Referendum Muzakkir Manaf Sah Saja dalam Negara Demokrasi

Menurutnya, Mualem boleh saja jika ingin memperjuangkan perubahan UUD 1945 melalui Partai Aceh dan Gerindra. Tapi, dia pun meminta Mualem legowo (menerima) apabila yang diperjuangkan nantinya tidak membuahkan hasil.

Ditanya terkait Republik Demokratik Timor Leste atau sebelumnya Timor Timur, yang bisa merdeka dari Indonesia, Mawardi menyebut keberhasilan itu tidak terlepas dari peran negara asing yaitu Portugis.

"Itu kan lain ceritanya, itu kan sudah ikut campur negara lain. Dan juga Presiden Habibie yang meminta pada PBB. Dasarnya itu adalah kesepakatan, persetujuan antara Indonesia dengan Portugis. Kemudian dilaksanakan oleh PBB," katanya.

Baca: Aksi Desak Anggota MPR, DPR dan DPD Asal Aceh untuk Daftarkan Referendum Batal

"Sementara Aceh ceritanya berbeda dengan yang dialami Timor Timur. Referendum pun kalau dibaca dalam MoU bukanlah pilihan MoU. Karena bukan pilihan, maka harus diperjuangkan kembali."

Dijelaskan, MoU antara GAM dan RI pun disepakti karena konflik berkepanjangan hingga 30 tahun lamanya. Sedangkan dalam MoU itu sendiri, opsi dan solusi yang dipilih juga bukan referendum.

"Solusi yang dipilih saat itu adalah melalui Pemerintahan Aceh berisi Otonomi Khusus. Kalau ingin memperjuangkan lagi referendum maka harus kembali lagi ke nol," katanya.

Baca: Muzakir Manaf Gaungkan Referendum, Begini Respon Malik Mahmud

Mawardi juga menegaskan, pernyataan Mualem tentang referendum juga tidak termasuk ke dalam kategori makar karena hanya sekedar permintaan. Apalagi, referendum juga tidak mudah karena tidak bisa dijalankan oleh siapa saja.

"Itu baru boleh kalau disetujui oleh pemerintah. Sedangkan yang dari Mualem hanya permintaan," katanya.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...