Iskandar Ali: Jika Pilkada 2024, Artinya Elit Aceh Tak Patuh Lagi pada UUPA

Iskandar Ali: Jika Pilkada 2024, Artinya Elit Aceh Tak Patuh Lagi pada UUPA

BERITAKINI.CO, Jantho | Sekretaris DPD PAN Aceh Besar Iskandar Ali menilai ketidakpastian pelaksanaan Pilkada Aceh Serentak pada 2022 lantaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tak percaya diri.

Seharusnya, menurut dia, KIP Aceh tidak perlu menanyakan persetujuan pemerintah pusat karena pelaksanaan pilkada 2022 merupakan perintah undang-undang.

"Bukankah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA itu sudah kuat menjadi sebuah landasan hukum, di mana pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali. Nah, karena Pilkada Aceh terakhir pada 2017, maka Pilkada selanjutnya harus 2022," kata Iskandar Ali dalam pertemuan dengan para pimpinan parpol dengan KIP Aceh Besar di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (25/12/2020).

Menurut Iskandar, sangat disayangkan jika karena dinilai bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga Pilkada Aceh harus dilaksanakan pada 2024.

Menurut dia, jika memang hal itu sampai terjadi, ini mengindikasikan bahwa elit Aceh sudah tidak patuh lagi pada UUPA.

"Pasal 65 Ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa Pilkada Aceh merupakan siklus lima tahunan. Dengan norma tersebut maka Pilkada Aceh jatuh pada 2022, dan saya patuh terhadap itu," katanya.

"Jika ada aturan lain yang mengatur tentang Pilkada Aceh, maka itu batal demi hukum."

Pemerintah Aceh Besar sendiri, kata Iskandar, juga telah menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang kemungkinan akan dimulai pada 2021 mendatang.

“Kami sudah menyediakan anggaran di pos BTT, jika sudah pasti Pilkada 2022, akan kita percepat perubahan APBK 2021 nanti," ujarnya.

Editor
Rubrik

Komentar

Loading...