Interupsi Ditepis Dahlan, Apa yang Ingin Disampaikan Nek Tu di Paripurna Pelantikan Nova?

Interupsi Ditepis Dahlan, Apa yang Ingin Disampaikan Nek Tu di Paripurna Pelantikan Nova?
Ridwan Abu Bakar (Nek Tu)

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Rapat paripurna istimewa DPRA dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah gubernur Aceh sisa jabatan 2017-2022 diwarnai interupsi.

Dua anggota DPRA melempar interupsi jelang paripurna ditutup.

Adalah anggota DPRA Martini yang awalnya melempar interupsi.

"Pimpinan, interupsi pimpinan," kata politisi Partai Aceh itu dalam paripurna yang juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian tersebut.

"Mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, interupsi untuk disimpan, dan pertanyaan untuk bisa disampaikan pada waktu dan kesempatan yang lainnya, terimakasih," jawab Dahlan.

Tak lama, anggota DPRA Ridwan Abu Bakar (Nek Tu), juga melempar interupsi.

"Pimpinan, interupsi," katanya.

Dahlan kembali menepis interupsi Nek Tu.

"Beok mantong (sedikit saja)," kata Nek Tu. "Nyoe pentheng that-that sebab nyoe ken peukara teumanyong (ini sangat penting, karena ini bukan perkara bertanya)."

Lagi-lagi Dahlan menepis interupsi itu dan meminta petugas membaca doa, sebelum paripurna akhirnya benar-benar ditutup.

Hampir seisi ruangan sidang pun penasaran, apa sebetulnya yang ingin disampaikan dua anggota DPRA tersebut.

Ditemui BERITAKINI.CO, Nek Tu mengaku ingin memanfaatkan momentum kehadiran Mendagri Tito Karnavian untuk menyampaikan persoalan kewenangan Aceh yang sudah tertuang dalam MoU Helsinki, namun belum terealisasi hingga saat ini.

"Saya ingin sampaikan agar kewenangan Aceh itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya kewenangan Aceh mengelola pertanahan, pemberian lahan untuk para kombatan, itu kan belum terlaksana," katanya.

Begitu juga jika ada undang-undang yang sedang dibahas di DPR-RI, dan bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, kata dia, seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRA.

"Tapi selama ini, semua itu tidak pernah dilakukan baik oleh Kemendagri maupun oleh DPR RI," kata Nek Tu.

Rubrik

Komentar

Loading...