Temuan BPK RI

Ini Sederet Temuan Tak Elok Pemko Banda Aceh 2015-2016, Semua Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah

Ini Sederet Temuan Tak Elok Pemko Banda Aceh 2015-2016, Semua Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sederet cacatan tak elok dalam mengelola keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh anggaran 2015 hingga Oktober 2016. Hal itu ditemukan dari hasil audit belanja modal tahun 2015-2016, masing-masing senilai Rp 246 miliar dan Rp 272 miliar lebih.

Hasilnya, auditor menemukan sedikitnya 14 temuan yang diduga tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari kelebihan bayar, kekurangan volume pekerjaan, hingga pemborosan anggaran.

Berikut Temuan BPK RI yang termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Modal Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015-2016 yang dirangkum BERITAKINI.CO:

  1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja modal yang dilaksanakan oleh jasa konsultan pengawas di lingkungan dinas pekerjaan umum Pemko Banda Aceh belum maksimal.
  2. Kelebihan pembayaran atas item pekerjaan timbunan yang didatangkan pada pekerjaan peningkatan kolam penampungan rumah pompa Peuniti sebesar Rp 66 juta lebih yang menggunakan dana Otonomi khusus (Otsus).
  3. Kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan untuk pekerjaan pembangunan UPTD Puskesmas dan rumah medis dan paramedis di Ulee Kareg sebesar Rp 25 juta lebih.
  4. Pengamanan fisik atas aset tanah bekas Yayasan Cut Mutia kurang memadai dan berpotensi berpindah kepemilikan.
  5. Kelebihan bayar atas kekurangan volume dan kesalahan penetapan harga satuan pada pekerjaan pembangunan lanjutan UPTD Puskesmas Jaya Baru Tahap II sebesar Rp 17 juta lebih.
  6. Kelebihan bayar atas perhitungan pekerjaan kabel power pada pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset 1250 KVA dan panel (Otsus).
  7. Kelebihan pembayaran atas perhitungan kusen alumunium 4 kubik pada pekerjaan pintu dan jendela pembangunan gedung kelas III lanjutan II sebesar Rp 30 juta lebih.
  8. Pekerjaan galian pipa pada pengadaan dan pemasangan jaringan pipa sekunder tidak sesuai kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 61 juta lebih.
  9. Terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan kegiatan pengerasan jalan di lingkungan Pemko Banda Aceh sebanyak 14 ruas sebesar Rp 273 juta lebih. Diantaranya, pekerjaan laston lapis Aus (AC/WC) dan sembilan ruas sebesar Rp 257 juta lebih untuk pekerjaan LPA kelas A.
  10. Proses pengadaan untuk beberapa paket pengadaan peralatan komputer pada Pemko Banda Aceh belum sepenuhnya memadai mengakibatkan pemborosan sebesar Rp 186 juta lebih.
  11. Penambahan item sewa Scaffolding sebesar Rp 1,6 miliar yang tidak sesuai ketentuan dan kelebihan bayar untuk pekerjaan Bekisting sebesar Rp 202 juta lebih pada pekerjaan pembangunan Gedung Banda Aceh Madani Education Center tahap II (Otsus)
  12. Terdapat kekurangan Density dan kadar aspal pada lima kegiatan pengerasan jalan di lingkungan Kota Banda Aceh seluruhnya senilai Rp 125 juta lebih.
  13. Kelebihan pembayaran harga satuan timpang pekerjaan relokasi pembangunan UPTD Puskesmas Meuraxa sebesar Rp 56 juta lebih, dan
  14. Penanganan kontrak kritis pada pembangunan lanjutan gedung DPRK dan pembangunan jembatan jalan Malikul Saleh Lhoong Raya belum optimal.(*)

 

Komentar

Loading...