IDeAS : Hentikan Berpolemik, Rincikan Kemana Saja APBA 2017 Dibelanjakan!

IDeAS : Hentikan Berpolemik, Rincikan Kemana Saja APBA 2017 Dibelanjakan!
Munzami

BERITAKINI.CO | Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menilai polemik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang kabarnya telah di-Pergub-kan oleh Plt gubernur Aceh harus disikapi secara rasional oleh seluruh elemen masyarakat.

Para pihak tak perlu melakukan penggiringan opini untuk mendiskreditkan pihak tertentu sebagai kambing hitam dari molornya proses pengesahan anggaran daerah tersebut.

“Persoalan APBA bukan hanya sebatas persoalan jadwal dan pengesahan apakah melalui qanun atau pergub. Ada hal yang lebih penting sebenarnya yang harus dikritisi dan diawasi bersama, yaitu rincian alokasi dan distribusi APBA itu sendiri, apakah sudah pro-rakyat atau hanya tersedot untuk belanja birokrasi aparatur pemerintahan setiap tahunnya,” kata Direktur IDeAS Munzami dalam, Sabtu, (31/12/2016).

Dengan publikasi rincian APBA, masyarakat dapat mengetahui berapa persentase yang tersedot untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal pembangunan serta belanja hibah pemerintah secara lebih rinci.

Sebab, kata Munzami, selama ini para pejabat pemerintah selalu menyuarakan kalau APBA untuk belanja pembangunan atas nama kesejahteraan rakyat.

Masyarakat harus memahami bahwa APBA adalah milik seluruh masyarakat yang bersumber dari belanja APBN melalui dana transfer ke daerah. Belanja APBN itu sendiri bersumber dari pendapatan dan pembiayaan/utang.

“Pendapatan terbesar negara adalah 85 persen bersumber dari pendapatan segala jenis pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat sepanjang tahunnya. Pendapatan inilah yang kemudian menjadi APBN, APBD/A, dan APBK,” katanya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, katanya, sebagai bagian dari elemen masyarakat Aceh IdeAs meminta Pemerintah Aceh untuk mempublikasikan rincian APBA 2017 kalau memang itu sudah dipergub-kan.

Hal ini penting agar rencana alokasi anggaran rakyat tersebut dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh.

“Kita mengharapkan agar masyarakat jangan hanya terjebak pada persoalan jadwal pembahasan dan pengesahan saja yang setiap tahun terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif. Setiap tahun masyarakat hanya disuguhi informasi terkait nominal APBA saja yang belasan triliun, tanpa tahu kemana plot anggaran tersebut dialokasikan secara terperinci,” kata Munzami.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...