Hindari Potensi Konflik, Pemkab Aceh Singkil Ingin Pendirian Rumah Pendeta Pedomani Regulasi

Hindari Potensi Konflik, Pemkab Aceh Singkil Ingin Pendirian Rumah Pendeta Pedomani Regulasi
Rumah dinas pendeta Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Napa Galuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil

BERITAKINI.CO, Singkil | Pemerintah Aceh Singkil meminta panitia pembangunan rumah dinas pendeta pada Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Napa Galuh, Kecamatan Danau Paris untuk lebih dulu melengkapi syarat sesuai peraturan perundang-undangan sebelum mendirikan rumah pendeta tersebut.

Hal itu penting, terutama agar tidak menimbulkan reaksi yang berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan umat beragama.

Seperti diketahui, panitia baru-baru ini melanjutkan pemasangan atap pada rumah dinas pendeta di Desa Napa Galuh, Kecamatan Danau Paris tersebut.

Sekda Aceh Singkil Drs. Azmi

Sekda Aceh Singkil Drs. Azmi pun mengatakan pemkab telah memanggil panitia pembangunan atas kebijakan melanjutkan pembangunan tersebut.

"Kita minta untuk melengkapi syarat lebih dulu, agar tidak menjadi sorotan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak,” katanya, Rabu, 9 September 2020 lalu.

Sekda mengatakan, situasi di Desa Napa Galuh memang telah jauh-jauh hari mendapatkan atensi. Persisnya sejak awal 2020 lalu di mana GKPPD meresmikan status undung-undung menjadi resort. Dilanjutkan dengan membangun rumah dinas pendeta.

"Pada saat itu pemkab langsung menyurati panitia agar mengembalikan status semula serta menghentikan pembangunan rumah dinas pendeta karena memancing reaksi di tengah masyakarat," katanya.

Panitia pun menyanggupi. Mereka, kata Azmi, mengembalikan status rumah ibadah itu menjadi undung-undung dan menghentikan pembangunan rumah dinas pendeta.

“Belakangan sekitar tiga pekan lalu, Pemkab menerima laporan bahwa pembangunan rumah dinas itu dilanjutkan dan sudah dipasang atap,” ungkapnya.

Bupati Aceh Singkil pun, kata Azmi, memanggil panitia pembangunan pada 27 Agustus 2020 lalu, dan pada pertemuan itu pihak panitia mengatakan akan menertibkan atau mengembalikan bangunan ke posisi semula.

“Belakangan mereka kembali menolak, dan akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Langkah ini dikhawatirkan mengundang persoalan baru,” katanya.

Senin, 7 September 2020 lalu, kata Azmi, bupati kemudian mengundang Forkopimda Aceh Singkil untuk berkoordinasi dan mencari solusi.

Hadir antara lain, wakil bupati, kapolres, dandim, ketua DPRK, kajari, ketua Pengadilan Negeri, ketua Mahkamah Syari’yah, MPU, dan FKUB.

Tapi ternyata pihak panitia pembangunan rumah pendeta melalui Focidas telah mengadukan Pemkab Aceh Singkil kepada Komnas HAM Aceh pada 4 September 2020.

Dilihat BERITAKINI.CO, dalam surat itu antara lain Forcidas mengaku mengalami tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia pada proses pendirian rumah dinas pendeta tersebut.

"Anggapan itu tidak benar, padahal kita ingin memberikan kenyamanan kepada saudara-saudara kita ini sebagaimana diatur SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maupun Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, serta Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan IMB,” jelas Azmi.

Langkah yang dilakukan pemkab serta unsur Forkompimda Aceh Singkil saat ini telah menyurati Plt gubernur Aceh agar dapat memfasilitasi audiensi bersama unsur Forkompinda Aceh, khususnya terkait pendirian rumah ibadah agar sesegera bisa selesai sehingga ke depan tidak menyisakan persoalan.

Forcidas Nilai Pemkab Terlalu Mencampuri Urusan Internal

"Mohon maaf, menurut saya, Pemkab Aceh Singkil saat ini sudah terlalu jauh mengurusi soal internal umat Kristiani,” kata  Ketua Forcidas Aceh Singkil, Boas Tumangger, Rabu, 9 September 2020.

Menurut Boas, rumah dinas pendeta yang dibangun tersebut sebetulnya murni tempat tinggal.

Boas Tumangger

“Bukan diperuntukan sebagai fasilitas ibadah. Jadi kita bukan membangun gereja,” katanya.

Pembangunannya pun sudah dimulai sejak jauh-jauh hari. “Bukan awal Januari 2020,” katanya.

Soal peningkatan status undung-undung menjadi resort, kata Boas, juga merupakan ranah atau pengakuan yang diberikan gereja.

Ini lah yang menurut Boas, pemerintah telah terlalu jauh masuk ke dalam urusan internal mereka.

“Kecuali ada urusannya dengan pemerintah, sementara soal status ini murni internal," kata Boas Tumangger.

Meski demikian, kata dia, demi kebaikan bersama, pihaknya setuju untuk menurunkan status kembali menjadi undung-undung.

“Lantas kenapa soal rumah dinas pendeta juga dipersoalkan serta menjadi dipersulit,” katanya.

Soal keputusan melanjutkan pembangunannya, kata Boas, adalah kesepakatan bersama para jemaat.

Dia membenarkan adanya teguran dari pemkab soal kelanjutan pembangunan rumah tersebut. Menurut Boas, pemkab meminta agar pembangunan tidak dilanjutkan sampai ada hasil keputusan rapat.

“Tapi hasil keputusan tak pernah keluar, maka kita punya inisiatif, ya sudah dari pada pak pendeta tidak punya tempat tinggal, kita pasang saja dulu atap rumah dinas itu,” katanya.

Namun, lanjut Boas, pada 27 Agustus 2020, pemkab mengundang panitia untuk menggelar pertemuan.

Menurut Boas, panitia diminta untuk membongkar atap tersebut.

“Memang ada dibuat surat pernyataan, apakah akan dibongkar sendiri atau dibongkar oleh Satpol PP,” katanya.

Menurut Boas, pihak panitia tak memberi jawaban kongkrit pada pertemuan tersebut.

“Saat panitia pulang dan menyampaikan kepada jemaat GKPPD, jemaat tidak bersedia. Maka panitia menyampaikan ke Pemda, jemaat keberatan dibongkar, kan hanya tempat tinggal pendeta kok," kata Boas.

Namun menurut Boas, Pemda menjawab kalau pihak panitia tidak bersedia membongkar, maka Pemda yang akan melakukan pembongkaran.

“Karena itu, kami mengadu ke Komnas HAM, termasuk ke sejumlah pihak di Jakarta,” katanya.

"Tujuan kami agar diketahui bahwa di Aceh Singkil ini sebetulnya masih ada masalah yang belum selesai.”

Boas juga mengaku aneh Pemkab Aceh Singkil meminta agar mereja mempedomani SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, maupun Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

"Saya paham betul soal aturan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan SKB dua menteri. Tapi ini tidak ada kaitannya, karena hanya rumah pendeta dan murni tempat tinggal," katanya.

Jika soal IMB, yang diatur dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan IMB, kata Boas, lebih masuk akal.

Ya itu bisa jadi, tapi yang namanya rumah, tidak terlalu menjadi dasar sebab kita ketahui masih banyak rumah di Aceh Singkil ini yang tidak memiliki IMB, kenapa dengan yang ini berbeda,” katanya.

Pun demikian, soal IMB sebetulnya juga sudah diupayakan pengurusannya oleh panitia. “Namun tetap mengalami jalan buntu,” katanya.

Pihaknya meminta agar persoalan tersebut segera terselesaikan serta memiliki kejelasan hukum sehingga tidak menjadi persoalan di belakang hari.

FUI Aceh Singkil Minta Panitia GKPPD Napagaluh Jaga Kedamaian

Sementara Ketua Forum Umat Islam (FUI) Aceh Singkil Hambali Sinaga meminta kepada umat Kristiani khususnya panitia pembangunan rumah pendeta Napagaluh melengkapi izin yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

“Saya minta kepada saudara kita umat Kristiani mari menjaga kedamaian di Aceh Singkil sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Hambali Sinaga

"Tugas kita baik dari umat muslim maupun kristiani menjaga agar Aceh Singkil aman dan tidak terjadi lagi konflik horizontal yang merugikan kita sendiri."

Kalau pun ingin membangun, kata Hambali Sinaga, silahkan dengan mengikuti aturan yang ada.

“Umat muslim tidak keberatan jika yang lalui itu tidak melawan hukum. Islam Aceh Singkil taat aturan, sangat toleransi selagi di jalur yang benar," katanya.

Editor

Komentar

Loading...