Hendra Sarankan Bupati Abdya Tindaklanjut Surat Plt Gubernur Aceh Soal Lahan untuk Kombatan GAM

Hendra Sarankan Bupati Abdya Tindaklanjut Surat Plt Gubernur Aceh Soal Lahan untuk Kombatan GAM
Anggota DPRK Abdya Hendra Fadli SH

BERITAKINI.CO, Blangpidie | Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) dari Partai Aceh, Hendra Fadli SH menyarankan bupati  untuk menindaklanjuti surat Plt Gubernur Aceh terkait penyelesaian lahan pertanian untuk para kombatan GAM, tapol/napol dan korban konflik.

Hal ini dinilai penting, tak hanya untuk membangkitkan perekonomian, tapi juga untuk memenuhi komitmen Pemerintah RI dengan GAM sebagaimana termaktub dalam butir 3.2.5 MoU Helsinki.

“Menyikapi surat tersebut kami menyarankan kepada bupati bersama jajarannya untuk dapat kiranya menindaklanjuti surat Plt Gubernur Aceh itu,” kata Hendra, Rabu (18/9/2019).

Selain sebagai kepala daerah, kata Hendra, bupati juga perpanjangan tangan otoritas pusat di daerah.

Dengan demikian, peran bupati sangat penting dalam memenuhi komitmen MoU Helsinki yang menjadi tanggungjawab Pemerintah.

“Untuk itu mari duduk bersama membangun harmoni dan saling bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian abadi di Aceh,” katanya.

Dalam konteks Abdya, kata Hendra, distribusi lahan perkebunan untuk rakyat memang sudah pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Abdya pada periode pertama Akmal Ibrahim menjabat bupati.

“Akan tetapi tentu masih ada sebagian eks kombatan, tapol/napol dan korban konflik yang belum tercover dengan program distribusi lahan itu,” katanya.

"Jika kita bersepakat dan lahan tersedia maka penyediaan lahan dapat diprioritaskan untuk saudara-saudara kita itu, yang sama sekali belum memiliki lahan dan belum pernah menjadi penerima manfaat pembagian lahan dari Pemerintah.”

Seperti diketahui, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah menyurati bupati/wali kota di Aceh terkait penyelesaian lahan pertanian untuk para kombatan, tapol/napol dan korban konflik Aceh.

Di mana dalam Surat Bernomor: 100/12790 tertanggal 20 Agustus 2019 itu disampaikan bahwa penyelesaian persoalan lahan ini penting untuk membangkitkan perekonomian Aceh dan memenuhi komitmen pemerintah RI dengan GAM sebagaimana tersebut pada butir 3.2.5 MoU Helsinki.  

Rubrik

Komentar

Loading...