Hanya Memicu Bencana, Gatot Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang di Aceh Selatan

Hanya Memicu Bencana, Gatot Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang di Aceh Selatan
Kegiatan eksploitasi tambang biji besi dekat hutan lindung Manggamat Kabupaten Aceh Selatan. Foto: Chik Rini
BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Seratusan pemuda dan mahasiswa asal Aceh Selatan yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat Tolak Tambang (Gatot) Aceh Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (30/5/2017).
 
Mereka menyuarakan penolakan dan mendesak pemerintah mencabut izin tambang dan kayu di Kabupaten Aceh Selatan. 
 
Koordinator Lapangan Gatot, Adly Gunawan mengatakan, sejak 2009 hingga 2012, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah memang dikenal sebagai kawasan "petro-dolarnya" Aceh Selatan.  Di sana, terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang mengekploitasi kandungan mineral emas dan biji besi.
 
Beberapa perusahaan itu adalah PT Pinang Sejati Utama (PSU), PT Beri Mineral Utama (BMU), PT Pinang Sejati Wati (Biji Besi), KSU Tiega Manggis, PT Isian Gencana Utama, KSU Ni’mat Sepakat yang berada dalam kawasan Kluet Tengah, Sawang, Pasie Raja.
 
Adly Gunawan mengatakan, selama beroperasi, perusahan-perusahaan itu kerap membabat hutan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. "Akhirnya, Aceh Selatan menjadi wilayah yang selalu terkena bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Ini sangat pedih bagi masyarakat," katanya. 
 
Itulah sebabnya, kata Adly, Gatot mendesak pemerintah untuk mencabut izin tambang perusahaan-perusahaan itu.
 
Celakanya, bukan mencabut, justru pemerintah mengeluarkan izin tambahan untuk pertambangan bijih besi, terutama bagi PT BMU dan pengolahan kayu yaitu PT IGU.
 
"Kita kecewa dengan sikap pemerintah kabupaten yang seakan merasa tak bersalah dan tidak mau tahu terkait kepedihan masyarakat tersebut," kata Adly dalam orasinya.
 
Mahasiswa juga menuntut dan mendesak Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera menurunkan tim monitoring ke daerah pertambangan Aceh Selatan. 
 
"Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh mencabut izin perusahan-perusahaan tersebut," katanya. 
 
Selain itu, mereka menuntut perusahaan tambang merehabilitasi kembali kerusakan lingkungan di Kecamatan Kluet Tengah, Pasie Raja dan Sawang dan meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memerintahkan perusahaan menarik semua alat berat dan penunjang operasional tambang.
 
"Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka segala sesuatu yang terjadi nantinya adalah tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh," katanya.
Pemprov Aceh

Komentar

Loading...