Hakim Perpanjang Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Pemeliharaan Jalan-Jembatan Simeulue

Hakim Perpanjang Tahanan Rumah Lima Terdakwa Korupsi Pemeliharaan Jalan-Jembatan Simeulue

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh memperpanjang penahanan rumah lima terdakwa korupsi pemeliharaan jalan-jembatan di Simeulue.

Kelima terdakwa tersebut masing-masing, Ali Hasmi, kepala Dinas PUPR Simeulue yang juga Pengguna Anggaran; Bereueh Firdaus, Kabid Bina Marga Dinas PUPR, yang juga PPK Kegiatan Pemeliharaan Jalan-Jembatan tersebut; Afit Linon, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Iis Wahyudi, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Petugas Admin Sirup pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue; dan Dedi Alkana, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Simeulue.

Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh Sadri menjelaskan, hakim mengabulkan permohonan para terdakwa untuk perpanjangan tahanan rumah. Seharusnya, masa tahanan rumah mereka berakhir pada 3 Maret 2021.

Lihat: Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tangguhkan Penahanan Lima Terdakwa Korupsi, Humas: Sampai 3 Maret 2021

"Diperpanjang 30 hari menjadi 60 hari,” ujar Sadri, Rabu (3/3/2021).

Sidang lanjutkan kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp 5,7 miliar itu juga dipercepat dari jadwal seharusnya pada siang tadi.

Lihat: Modus Lima Tersangka Korupsi Proyek Jalan Jembatan Kuras Rp 5,7 Miliar APBD Simeulue

Awalnya, sidang dengan agenda mendengar eksepsi para terdakwa itu dijadwalkan pukul 14.00 WIB.

Eksepsi adalah penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa terhadap dakwaan JPU.

Tapi Majelis Hakim yang diketuai Dahlan SH MH, dan didamping masing-masing, Zukfikar SH MH dan Edwar, SH MH, tersebut mempercepat persidangan yang dimulai pukul 11.30 WIB.

"Sidang dimulai lebih awal, karena seluruh pihak sudah hadir,” kata Sadri.

Sementara itu Jaksa Penuntut umum Umar Assegaf mengatakan, pihaknya sudah membacakan tanggapannya terhadap eksepsi para terdakwa di dalam persidangan.

JPU, kata Umar, menyatakan bahwa dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini.

JPU juga meminta hakim untuk memutuskan keberatan dari penasehat hukum terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

“Kami meminta hakim menyatakan agar persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok materi perkaranya,” katanya.

Umar juga mengatakan, usai membacakan tanggapannya, Hakim menunda sidang satu minggu ke depan untuk putusan sela.

"Sidang ditunda satu minggu ke depan untuk putusan sela majelis hakim,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...