Hak Menyatakan Pendapat DPRA Bisa Berujung ke Impeachment Nova

Hak Menyatakan Pendapat DPRA Bisa Berujung ke Impeachment Nova

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Kalangan DPRA telah menggulirkan rencana penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah.

DPRA sebelumnya menilai banyak kebijakan Pemerintah Aceh yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu telah termaktub dalam materi interpelasi DPRA yang juga telah dijawab Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lihat: Diinterpelasi DPRA, Ini Regulasi yang Diduga Dilanggar Nova

Namun kalangan DPRA tak puas dan menyatakan menolak seluruh jawaban tersebut.

Lihat: Tolak Seluruh Jawaban Plt Gubernur, DPRA Akan Lanjutkan Penggunaan Hak Dewan Berikutnya

"Pertama interpelasi sudah. DPRA sudah menyampaikan, dan sudah dijawab. Jawaban eksekutif tidak membuat DPRA puas. Lantas apakah bisa dilakukan langkah berikutnya? Sesuai UUPA, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU MD3, dan tatib DPRA, dibolehkan mengajukan hak berikutnya," kata pengamat hukum dari Universitas Syiah Kuala, Zainal Abidin, Jumat (2/1010/2020).

DPRA, kata Zainal Abidin, bisa memilih hak angket, atau bisa juga langsung hak menyatakan pendapat. "Tentu untuk mengambil keputusan ini ada kuorumnya," kata Zainal Abidin.

Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, usulan bisa menjadi hak menyatakan pendapat DPRA apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRA dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRA yang hadir.

Adapun inti dari hak menyatakan pendapat ini, kata Zainal Abidin, bertujuan untuk perbaikan pemerintahan.

Pasal 79 ayat 2 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dalam hak usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat pernyataan pendapat, saran penyelesaiannya, dan peringatan.

"Tentunya DPRA bisa menyatakan sesuai dengan kesepakatannya yang ujungnya bisa impeachment (pemakzulan) juga, dan ini akhirnya masuk ke ranah pengadilan yang memutuskan dalam hal ini Mahkamah Agung," katanya.

DPRA, kata Zainal, boleh saja berpendapat atau mendakwa pemerintah daerah tidak sesuai atau melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.

Lihat: Sudah Puluhan Anggota DPRA Teken Usul Hak Nyatakan Pendapat Terhadap Nova

"Pendapat inilah nanti yang akan diuji di pengadilan," katanya.

Atas relasi eksekutif-legislatif ini, Zainal Abidin menyatakan agar keduanya untuk kembali membangun komunikasi politik yang baik.

"Tentunya dengan pertimbangan agar roda pembangunan dapat berjalan dengan lancar," kata kandidat doktor ini.

Rubrik

Komentar

Loading...