Haji Uma: Perbankan yang Terapkan Agunan pada KUR Langgar Aturan

Haji Uma: Perbankan yang Terapkan Agunan pada KUR Langgar Aturan

BERITAKINI.CO, Singkil | Anggota DPD RI Komite IV Sudirman atau biasa di sapa Haji Uma menyoroti keras hal ihwal perbankan yang menerapkan sistem agunan pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurutnya, perilaku perbankan yang menerapkan itu adalah suatu kejahatan.

“Karena melanggar aturan pemerintah pusat,” katanya dalam pertemuan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh Singkil, di Warung Sinanggel, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, kemarin.

Dia berharap perbankan tidak boleh membodohi masyakarat dengan juknis internal menerapkan agunan tersebut.

“Di tengah Pandemi Covid-19 ini, mengacu pada PP 23 Tahun 2020, semua harus punya empati untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara,”  katanya.

Pemerintah sendiri, kata dia, lebih kurang telah mengucurkan Rp 651 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 ini. Kebijakan pemerintah ini tentunya disinerjikan dengan daerah.

“Pemerintah daerah dan perbankan juga harus merespon ini, tentunya dengan kemudahan yang diberikan bagi peminjam khusus pelaku UMKM,” katanya.

Sudirman juga menegaskan jika masyarakat mednapati ada perbankan menerapkan sistem agunan dalam penyaluran KUR,  bisa langsung melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tidak ada istilah anggunan atau jaminan, karena negara sudah menyiapkan penjamin yakni dari PT Akrindo dan PT Jamkrindo,” katanya.

Menurutnya, perbankan seharusnya melakukan sosialisasi terbuka kepada masyakarat tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena itu aturan yang di buat pemerintah.

"Berani tidak itu, sosialisasi, kalau memang tidak ada dusta di antara kita," katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...