Gunakan Rp 1,42 Miliar Dana Otsus 2019, Pemko Banda Aceh Tak Bisa Rincikan Dibelanjakan untuk Apa Saja

Gunakan Rp 1,42 Miliar Dana Otsus 2019, Pemko Banda Aceh Tak Bisa Rincikan Dibelanjakan untuk Apa Saja

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan adanya penggunaan dana otonomi khusus kabupaten/kota (DOKA) Banda Aceh untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai ketentuan pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh tahun anggaran 2019. Nilainya mencapai Rp 1,42 miliar lebih.

Namun, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) justru tidak dapat merinci kegiatan apa saja yang dibayar menggunakan Dana Otsus tersebut.

Temuan ini telah dicatat BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019, serta telah diserahkan kepada DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh pada 16 Juni 2020 lalu.

BPK menguraikan, dana senilai Rp 1,42 miliar itu merupakan sisa belanja proyek Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tahun 2019 pada Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Nilai kontrak proyek itu sendiri adalah Rp 12,6 miliar lebih.

Namun kontrak diputus lantaran penyedia jasa tak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

"Penyedia telah dibayar sesuai dengan Back Up Data Final sesuai realisasi kemajuan fisik pekerjaan yang mencapai 83,96 persen yang dibayar secara bertahap, berdasarkan dokumen berupa SP2D sebesar Rp 10,5 miliar lebih," seperti yang dilihat BERITAKINI.CO dalam LHP tersebut.

"Sehingga seharusnya masih ada sisa DOKA di Kas Daerah sebesar Rp 2 miliar lebih."

Pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan auditor BPK terhadap Kas di Kas Daerah pada Bank Aceh, diketahui bahwa sisa dana yang ada hanya Rp 602 juta.

"Pemerintah Kota Banda Aceh melalui BUD tidak dapat merinci kegiatan apa saja yang dibayar menggunakan DOKA sebesar Rp 1,42 miliar lebih tersebut," tulis BPK.

BPK mengungkapkan bahwa sisa DOKA tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya dibiayai menggunakan Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dari provinsi, namun Dana BHP Bulan Juli sampai dengan Desember 2019 belum cair.

"Kepala BPKK menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena belanja daerah sudah dilaksanakan dan harus segera dilakukan pembayaran," tulis BPK.

Sumber: LHP BPK 

Atas temuan itu, BPK menyatakan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Di mana pada Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan yang sasarannya meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, pendanaan sosial, dan pendanaan kesehatan.

Serta Ayat (2) yang menyatakan bahwa selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otsus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.

Lalu Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa dari DOKA yang telah ditransfer tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya menjadi SiLPA Kabupaten/Kota, tetapi SiLPA tersebut mengurangi proporsi transfer DOKA dari Pemerintah Aceh ke Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya kecuali yang diakibatkan oleh force majeur.

"Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan DOKA Rp 1,42 miliar tidak tepat sasaran," tulis BPK.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kepala BPKK, tulis BPK, menyatakan sepakat atas temuan tersebut dan menyatakan Dana Otsus digunakan untuk membayar belanja daerah yang sudah dilaksanakan dan harus dilakukan pembayarannya karena penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang direncanakan dalam APBK TA 2019 tidak seluruhnya terealisasi di akhir tahun anggaran 2019.

BPK pun merekomendasikan Wali kota Banda Aceh agar menginstruksikan BUD dan Kuasa BUD untuk lebih tertib dalam melakukan pengendalian pelaksanaan APBK sesuai sumber dana, serta mengalokasikan sebagian penerimaan dana BHP dari provinsi untuk mengembalikan Dana Otsus yang telah digunakan tidak sesuai program yang ditetapkan. 

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati total sebanyak 13 temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari 7 temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan 6 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan itu dicatat dalam buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut ini rinciannya:

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. Penatausahaan Perjanjian dengan Bank dalam Pengelolaan Kas Daerah Belum Tertib dan Terdapat Penggunaan Dana Otsus Tidak Tepat Sasaran
2. Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Tertib
3. Pengelolaan Dana BOS TA 2019 Belum Tertib
4. Pengelolaan Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Belum Sepenuhnya Memadai
5. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai
6. Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan BMEC Belum Dapat Dimanfaatkan
7. Dinas PUPR Menganggarkan Kegiatan Pemeliharaan Jalan yang Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap Sebesar Rp 6.993.632.000,00 pada Belanja Barang dan Jasa

Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pembayaran Tenaga Ahli Database untuk Kegiatan Jasa Tenaga Ahli Pengembangan Informasi dan Data Spasial (GIS) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tidak Didukung Standar Biaya
2. Pemberian Bantuan Hibah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tidak Sesuai dengan Ketentuan
3. Pengelolaan Belanja Hibah Barang pada Pemerintah Kota Banda Aceh Belum Sesuai Ketentuan
4. Pemberian Bantuan kepada Partai Politik TA 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tidak Sesuai dengan Ketentuan
5. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Reservoir Taman Sari (Otsus) Sebesar Rp 248.839.613,04
6. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap III (Otsus) Sebesar Rp 122.636.861,79

Sementara Kabag Humas Setdako Banda Aceh Irwan menyatakan, semua temuan telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait.

Lihat juga: Pemko Banda Aceh: Temuan BPK Sudah Ditindaklanjuti

"Hasil temuan BPK baik yang bersifat rekomendasi administratif maupun temuan lainnya telah kita tindaklanjuti," katanya, Sabtu (11/7/2020).

Irwan mengklaim Pemko telah menyelesaikan 90 persen terkait rekomendasi tersebut. "Dan dalam waktu dekat semua akan dituntaskan," katanya.

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...