Gugatan Stickering BBM Rp 1 Triliun Disidang Pekan Depan

Gugatan Stickering BBM Rp 1 Triliun Disidang Pekan Depan

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gugatan class action 24 warga Aceh terhadap Plt gubernur Aceh terkait kebijakan stickering BBM akan segera disidang.

Juru Bicara Penggugat Syakya Meirizal mengatakan telah menerima pemberitahuan sidang perdana gugatan tersebut.

"Kami telah menerima pemberitahuan atau panggilan sidang pertama dari pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui penasehat hukum. Insya Allah sidang perdana akan dilaksanakan pekan depan," katanya, Senin (12/10/2020).

Menyikapi rencana sidang pertama atas gugatan class action tersebut, Syakya Meirizal mewakili seluruh penggugat memohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Aceh.

"Semoga gugatan ini dapat terus berlanjut ke proses pembuktian dan pemeriksaan para saksi. Harapan kita tentu saja tuntutan yang kita ajukan akan dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim. Ini demi menjaga marwah, harkat dan martabatnya telah direndahkan dan dirugikan oleh Plt gubernur Aceh melalui kebijakan pemasangan stiker pada kendaraan pengguna BBM di Aceh," katanya.

"Selain itu, kita berharap pihak Pemerintah Aceh agar responsif dan menghargai proses hukum terhadap gugatan tersebut. Karena gugatan ini terkait hajat hidup jutaan rakyat Aceh. Mereka harus bersedia hadir setiap ada panggilan dari pihak pengadilan. Dengan begitu kita berharap proses peradilan gugatan class action ini dapat berjalan lancar."

Seperti diketahui, gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 5 Oktober 2020 lalu.

Lihat: Kebijakan Stickering BBM Subsidi Dinilai Telah Permalukan Rakyat Aceh, Plt Gubernur Digugat Rp 1 Triliun

Para penggugat menyatakan telah dirugikan haknya dan dipermalukan atas kebijakan stickering BBM tersebut.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan menempel stiker pada kendaraan masyarakat yang dinilai layak mengonsumsi BBM bersubsidi baik premium maupun solar.

Pada stiker tersebut dibubuhkan kalimat sindirian, seperti "Bukan untuk Masyarakat yang Pura-pura Tidak Mampu" untuk stiker BBM Premium, dan "Subsidi untuk Rakyat Bukan untuk Penimbun Jahat" untuk Solar bersubsidi.

Namun, kendaraan-kendaraan mewah tetap boleh mengonsumsi BBM subsidi, asalkan mau memasang stiker tersebut di mobil mereka.

Hal ini pula, di antaranya, yang dinilai para penggugat telah merugikan mereka sebagai warga negara.

"Bahwa perbuatan melabelisasi/stickering terhadap kendaraan sangat merugikan kami selaku masyarakat Aceh dan warga negara Indonesia, di mana kami tidak dapat melakukan pengisian BBM jenis premium dikarenakan kami tidak memasang stiker tersebut," bunyi salah satu poin dari gugatan mereka.

Meirizal menilai, penerbitan surat edarat tersebut juga telah melampaui kewenangan Plt gubernur Aceh.

"Kita melihat ada poin yang menyatakan kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan yang telah melunasi pajak. Padahal tentang ini kita tahu telah diatur sendiri dalam undang-undang. Artinya, Plt gubernur terlah melampaui kewenangannya," katanya.

Lalu, kata Meirizal, surat edaran tersebut bukanlah produk peraturan perundang-undangan atau hanya bersifat himbauan, namun dalam praktiknya di lapangan telah menjadi aturan.

"Kalau tidak ada stiker, tidak akan diisi BBM bersubsidi. Ini kan telah merugikan hak konsumen," katanya.

Kemudian, lanjut Meirizal, dalam stiker tersebut juga mengandung kalimat yang menghina rakyat Aceh.

"Dari segi sosial sangat mencerminkan kalimat yang memalukan, tidak etis, memojokkan dan merendahkan martabat masyarakat Aceh," katanya.

"Karena itu kita ajukan gugatan class action ini, di mana salah satu poin gugatan kami meminta Pemerintah Aceh membayar ganti rugi immateril kepada rakyat Aceh senilai Rp 1 triliun."

Rubrik

Komentar

Loading...