Beredar Konsep Surat

Gubernur Aceh Minta Operasional Bank Konvensional Diperpanjang Hingga 2026, Ini Alasannya

Gubernur Aceh Minta Operasional Bank Konvensional Diperpanjang Hingga 2026, Ini Alasannya

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah sepertinya akan mengajukan perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ke DPRA.

Seperti yang termuat dalam konsep surat Pemerintah Aceh yang kini sudah beredar luas, salah satu poin yang dinilai penting untuk direvisi adalah tentang batas waktu operasional bank konvensional di Aceh.

Pemerintah Aceh sepertinya bakal mengajukan skema perpanjangan operasional bank konvensional hingga 4 Januari 2026.

Gagasan perpanjangan masa operasional tersebut juga merupakan tindaklanjut dari rapat antara pelaku perbankan dengan pengusaha yang dihadiri Pemerintah Aceh, OJK, BI pada 16 Desember 2020 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Di mana seperti yang tertuang dalam surat itu, para pengusaha di Aceh yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengeluhkan bahwa pelaksanaan transaksi ekspor komoditi Aceh ke negara pembeli, khususnya untuk negara-negara tujuan yang tidak memiliki bank syariah, masih menggunakan jasa bank konvensional.

Lihat juga: Angkat Kaki dari Aceh, Bank Mandiri, BCA dan BRI Digugat

"Jika menggunakan dua mekanisme (syariah-konvensional) akan meningkatkan ongkos transaksi dan membuat komoditi Aceh menjadi lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan pihak luar negeri terhadap ekportir Aceh," tulis Nova dalam surat yang sepertinya akan ditujukan ke pimpinan DPRA tersebut.

Karena itu, kata Nova, sesuai harapan pengusaha, Pemerintah Aceh mengajukan permohonan perpanjangan operasional bank konvensional tersebut.

Kondisi saat ini, lanjut Nova, juga masih banyak lembaga keuangan syariah non bank yang belum melaksanakan proses konversi.

“Sehingga membutuhkan waktu untuk proses konversinya,” katanya.

Nova menilai saat ini Aceh masih membutuhkan keberadaan bank konvensional, terutama pelayanan perbankan yang belum dimiliki bank syariah.

“Di sisi lain, pelayanan perbankan di bank syariah pun masih membutuhkan waktu untuk melengkapi dan meningkatkan pelayanannya,” katanya.

Sementara itu, alasan lainnya mengapa hal itu perlu diperpanjang adalah karena beberapa program nasional masih menggunakan bank konvensional dalam penyalurannya.

“Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejenisnya, bahkan dana desa juga masih menggunakan bank konvensional,” katanya.

“Serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih pada bank konvensional.”

Diketahui, Aceh telah memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Dalam Pasal 6 dan 65 Qanun tersebut menyatakan Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh seluruhnya harus berbentuk syariah, dengan masa transisi paling lama tiga tahun atau pada 2021. 

Nova mengatakan akan segera melakukan kajian akademis dan mengajukan perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS tersebut ke DPRA. | Husaini Dani

Rubrik
Pidie Jaya-Ramadan

Komentar

Loading...